Page 404 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 404
Ia meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah bagi perusahaan
yang masih terdampak covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan
Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,
Langkah tersebut terang Ida yaitu, memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha
melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan
secara kekeluargaan.
Kesepakatan tersebut ungkapnya, memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat
paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun 2021 pekerja/buruh yang
bersangkutan dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
“Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat tujuh
hari sebelum hari raya keagamaan. Serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Kemudian, Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota agar menegakan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Penegakan
hukum sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan
pengawas ketenagakerjaan.
“Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021
dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan,” sebutnya.
Ia menambahkan, dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak mampu
membayar, maka pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi akan mendorong pihak
pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog.
“Hal ini guna menyepakati pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan
peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan,” ucapnya.
Selanjutnya kata Ida, dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau
kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, pegawai
pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR
“Yaitu, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada gubernur/wali kota/bupati
setempat untuk pengenaan sanksi administratif,” katanya. (*/yki)
403
