Page 436 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Tak hanya itu, surat edaran itu kemudian ditindaklanjuti oleh surat edaran Gubernur Jatim
bernomor 560/6490/012/2021 tanggal 22 April 2021 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau
buruh. Surat edaran itu kemudian ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Jatim.

Sedangkan untuk pembayaran THR kata Himawan, perusahaan atau pengusaha wajib
membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya. Namun jika nantinya perusahaan
atau pengusaha tidak membayarkan THR maka pihak Disnakertrans akan melakukan
pengawasan dan penegakan melalui posko yang ada.

"Pertama, posko THR ini berhubungan dengan ketepatan waktu membayar 7 hari sebelum hari
raya. Kedua adalah besaran yang harus dibayarkan. Ketiga kalau terjadi persoalan-persoalan
yang tidak bisa dipenuhi maka kami akan melakukan penegakan," terang Himawan kepada
wartawan, Senin (26/4).

Menurut Himawan, penegakan terkait tidak dibayarkannya THR itu yakni dengan memeriksa
pengusaha yang bersangkutan. Sebab, ia ingin menepis anggapan bahwa pihaknya selama ini
selalu membela perusahaan atau pengusaha.

"Penegakannya yakni dengan memeriksa pengusaha apa alasannya tidak bisa bayar. Nah kalau
kemudian tidak mampu bayar seperti apa kemampuan membayar. Dan ini harus bersama-sama
supaya ada fairness. Sehingga jangan sampai kami Disnaker seolah-olah membela pengusaha,"
ujarnya.

Dalam konstruksi THR ini kami ingin melibatkan para serikat pekerja dan buruh untuk turut
sama-sama mengawasi. Itu sebabnya kita lakukan secara terbuka terkait persoalan THR yang
ada di Jatim," imbuh Himawan.

Lalu bagaimana jika ada pengusaha yang tidak membayar? Himawan mengaku tidak bisa
memberikan sanksi karena prinsipnya THR harus tetap dibayarkan. Namun jika memang ada
pengusaha yang tidak membayar THR maka hal itu akan dimasukan dalam berita acara dan
diserahkan ke pekerja untuk disepakati bersama, (mid/rus)

Caption:Kadisnakertrans Provinsi Jatim Himawan Estu Bagijo dalam jumpa pers pembukaan
posko THR, kemarin.

435