Page 438 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 438

ATURAN LENGKAP THR TERBIT, PENGUSAHA DI KABUPATEN BLITAR WAJIB BAYAR
              H-7 LEBARAN
              Blitar : Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengeluarkan Surat Edaran Menaker
              Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2021 bagi
              pekerja/buruh di perusahaan, dimana pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang
              harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

              Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Haris Susianto mengatakan,
              sesuai  surat  edaran  yang  diterimanya,  pembayaran  THR  keagamaan  sesuai  Peraturan
              Pemerintah nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016
              dilaksanakan  dengan  memperhatikan  beberapa  hal,  diantaranya  THR  Keagamaan  wajib
              dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum lebaran.

              "Kita  sudah  menerima  surat  edaran  dari  menaker,  dalam  surat  itu  disebutkan  bahwa  setiap
              pengusaha  wajib  memberikan  THR  kepada  karyawan  nya  paling  lambat  H-7  lebaran,"
              ungkapnya, Selasa (27/4/2021).

              Haris menyampaikan, bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat
              tidak  mampu  memberikan  THR  keagamaan  tahun  2021,  maka  pengusaha  wajib  melakukan
              dialog  dengan  pekerja/buruh  untuk  mencapai  kesepakatan,  yang  dilaksanakan  secara
              kekeluargaan dan dengan itikad baik. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat
              waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari
              raya keagamaan tahun 2021.

              "Namun jika masih ada perusahaan yang masih terdampak adanya pandemi dan belum mampu
              memberikan THR, maka pengusaha dan karyawan harus membuat kesepakatan secara tertulis,"
              jelasnya.

              Haris menambahkan, pihaknya sudah membuka posko pengaduan bagi pekerja/buruh di kantor
              Dinas Tenaga Kerja. Sementara itu, jumlah perusahaan dengan kategori menengah kebawah
              sekitar 350. Sedangkan perusahaan yang berkategori besar hanya berjumlah beberapa saja.

              "Terkait dengan hal ini kami juga sudah membuka posko pengaduan bagi pekerja atau buruh,
              yang  mungkin  saja  ingin  menyampaikan  keluh  kesahnya  mengenai  pembayaran  THR,"
              imbuhnya.






























                                                           437
   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443