Page 443 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 443
DISNAKER BUKA POSKO PENGADUAN THR
Menjelang hari raya Idul Fitri, pekerja perusahaan bakal menerima Tunjangan Hari Raya (THR)
sebagaimana tertuang dalam UU Ketenagakerjaan.
Selaras dengan hal itu. Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya mengeluarkan Surat Edaran
Nomor M/6/ HK.04/IV/2021 per tanggal 12 April lalu. Tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja dan Buruh di Perusahaan.
Dalam Surat Edaran itu Juga perusahaan diminta agar pembayaran THR paling lambat tujuh hari
sebelum lebaran hari raya idul fitri.
Menanggapi hal itu. Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Tenaga Kerja. Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Tanjungpinang membuka posko pengaduan pembayaran THR bagi para
pekerja dan buruh di Kota Tanjungpinang,
Kepala Dinas Tenaga Kerja. Koperasi dan Usaha Mikro Tanjungpinang.
Hamalis mengatakan posko itu melayani pengaduan dari pekerja yang mengalami permasalahan
pembayaran THR oleh perusahaan.
"Kita sudah siapkan posko konsultasi dan pengaduan bagi pekerja maupun buruh di Kantor
Disnaker Kota Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Daeng Celak. Seng-garang. Gedung A Lt
4 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan." ujar Hamalis dalam pesan
Whatsappnya kepada Tribun Batam. Senin. (26/4) Siang,
Meski pihaknya berpedoman terhadap SE Kemena-ker tersebut, namun lanjut Hamalis nantinya
tetap akan ada penyesuaian ataupun pengecualian terhadap beberapa perusahaan berskala kecil
akibat terdampak Co-vid-19.
"Kita tetap berpedoman dari pada SE Ke-menterian. yang mana kita akan menghimbau kepada
perusahaan-perusahaan untuk menjalankannya. tapi tentu perusahaan yang bagaimana ?
Timbul pertanyaan, soalnya kalau perusahaan-perusahaan berskala kecil jangankan THR. upah
pokoknya saja mungkin masih tersendat-sendat, artinya Ini kan ada pengecualian." ungkapnya.
Hamalis menjelaskan. Disnaker Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan dalam rangka
pengawasan perusahaan.
"Lagi pun pula sanksinya tidak terikat paling-paling sanksi administratif saja, yang punya
kewenangan itu adalah di Disnaker Provinsi. Kita paling mediasi saja, apabila terjadi perselisihan
perburuhan, terkhususnya persoalan THR Itu kita akan panggil kedua belah pihak." Jelasnya.
Hamalis menilai jika berpedoman pada masa normal sebelum Covid-19 setiap per-usahaan tentu
sanggup untuk memenuhi pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
Tapi dengan melihat kondisi seperti Ini mungkin saja sulit, bagaimana perusahaan yang eksls.
maupun setengah atau sudah mati kan susah juga, (api semoga saja paling tidak tetap diberikan
walaupun secara bertahap.
Meski kita akui THR Ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh setiap pekerja ataupun buruh
perusahaan." tukasnya, (nvn)
442
