Page 446 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Kepala Disnaker Kota Cirebon, Abduliah Syukur mengatakan, perusahaan terdampak Covid-19
yang tidak mampu memberikan THR sesuai waktu, ditentukan dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Perraenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/
buruh di perusahaan, diberikan ketentuan. Yakni, dengan mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan.

Dikatakan, dialog itu dilakukan secara kekeluargaan dengan iktikad baik. Lalu, kesepakatan
dibuat secara tertulis. Kesepakatan itu memuat waktu pembayaran THR sesuai dalam
perundang-undangan. Disebutkan, pembayaran THR dilakukan paling iambat H-7.

"Kalau perusahaan terdampak Covid-19 boleh lewat H-7 asal jangan dibayarkan setelah lebaran,"
ujarnya.

Perusahaan yang lewat membayar THR, harus dibuktikan berdasarkan laporan keuangan internal
perusahaan yang transparan. Ditegaskan, kesepakatan antara perusahaan yang terdampak
Covid-19 dengan pekerja, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR.
Besaran THR juga harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disnaker akan meminta perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja untuk
melaporkan hasil kesepakatan tersebut kepada Disnaker paling lambat tujuh hari sebelum hari
raya.
Kasi Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker, Jaja Sujana
mengatakan, poin lain dalam surat edaran walikota terkait THR masih sama dengan tahun-tahun
sebelumnya. Di mana, perusahaan harus memberikan THR kepada pekerja yang telah
mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.

THR juga harus diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) atau perjanjian kerja waktu
tertentu (pekerja tidak tetap).
Bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu tahun atau lebih, diberikan THR sebesar
satu bulan upah. Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus
tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi
12 dikalikan satu bulan upah.
Disnaker juga akan mulai mendirikan posko pengaduan THR pada 5-11 Mei mendatang. Tahun
2020 lalu, ada enam pelapor yang datang ke Disnaker mengadukan THR di perusahaannya.
Setelah difasilitasi, urusan keduanya beres. Mekanisme pengaduan THR di posko yaitu dengan
cara mendatangi langsung posko di kantor Disnaker Kota Cirebon, di J1 Dr Cipto Mangunkusumo.

"Kalau tidak ada yang melapor, artinya seluruh perusahaan di Kota Cirebon sudah mengikuti
ketentuan pemberian THR. Sehingga pekerjanya mendapatkan hak-haknya. Namun jika memang
ingin melapor, maka silakan datang ke posko pengaduan THR di kantor Disnaker," ujarnya, (ade)

445