Page 451 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 451

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnakertrans Kabupaten Serang,
              Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya telah membuka posko pengaduan THR. Sampai saat ini,
              belum ada pengaduan yang diterimanya.

              "Kalau nggak ada laporan, berarti mampu semua. Itu salah satu indikatornya," kata Iwan, Senin
              (26/4).

              Katanya, jika perusahaan tak sanggup bayar THR, maka harus segera melapor ke Disnakertrans
              jauh-jauh hari. Jangan menunggu waktu, mepet mendekati hari raya. "Aturannya, paling lambat
              H-7. Nggak boleh lewat," tandasnya.

              Menurutnya,  bagi  perusahaan  yang  tidak  sanggup  membayar,  atau  tidak  bisa  sekaligus
              pembayarannya. Harus menunjukkan bukti ke Disnakertrans. "Kita harus melihat bukti, kenapa
              sampai nggak sanggup bayar atau menunda THR. Pokoknya harus ada bukti dari perusahaan,
              misalnya keuangannya nggak kuat, atau bukti lainnya," tuturnya.

              Untuk memastikan pembayaran THR dilakukan sesuai aturan, tambahnya, akan ada pengawas
              dari  tim  Provinsi  yang  memantau.  Ia  pun  memastikan,  akan  ada  sanksi  bagi  perusahaan
              membandel, yang tak membayar THR.

              "Sanksinya bisa berupa teguran, atau sanksi administrasi," ujarnya.

              Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Serang, Diana A Utami, sebelumnya mengatakan, terkait
              pembayaran THR, Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE). Dalam SE
              tersebut, memuat tata cara pembayaran, hingga sanksi jika tidak membayarkan THR.

              Yaitu,  berdasarkan  SE  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  M/6/Hk.04/IV/2021  tentang,
              pelaksanaan  pemberian  tunjangan  hari  raya  keagamaan  tahun  2021,  bagi  pekerja/buruh  di
              perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021, dan Permenaker Nomor 6
              tahun 2016, pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan.

              Pembayaran THR wajib diberikan, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Bagi
              perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19, dan berakibat tidak mampu memberikan
              THR sesuai waktu yang ditentukan, Gubernur, Bupati dan Walikota, diminta mengambil langkah,
              (sidik/mardiana)
































                                                           450
   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456