Page 466 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengeluarkan edaran terkait
dengan tunjangan hari raya (THR), yang mana pengusaha diwajibkan membayar THR
Keagamaan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Aturan ini juga merupakan
stimulus untuk memacu konsumsi masyarakat di masa pemulihan ekonomi.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Antonius
J Supit mengatakan bahwa secara keseluruhan, kondisi pelaku industri dan usaha belum pulih
pasca terdampak pandemi.

"Lihat saja sektor pariwisata dan angkutan umum, secara kasat mata saja sudah terlihat belum
pulih. Mereka bisa bertahan saja sudah bagus, artinya mereka sembari menunggu bisa kembali
pulih dengan tetap berjalan," ujarnya seperti dikutip dari Bisnis.com--jaringan Harianjogja.com.

Menurutnya, kondisi perusahaan saat ini bermacam-macam. Ada yang sudah mulai berkembang
sejak pandemi tetapi prosentasenya masih sangat kecil, ada yang stabil sejak sebelum pandemi
sampai saat ini, dan sebagian besar kondisinya masih menurun.
"Menurun itu ada sebagian yang sudah mulai recovery tetapi bisa dikatakan begitu kan kalau
sudah mencapai BEP [break even point] dan umumnya ini masih di bawah BEP. Tapi itu penting
daripada berhenti sama sekali," katanya.

Terkait dengan kondisi kemampuan perusahaan untuk membayarkan THR, dia mengatakan
bahwa ada sebagian perusahaan yang memang mampu membayar THR tetapi sebagian lagi
kondisinya keuangannya tidak terlalu baik, meskipun belum dipastikan apakah perusahaan yang
seperti itu bisa membayar THR atau tidak.

Selain itu, program THR yang dikaitkan dengan memacu daya beli konsumsi masyarakat untuk
pemulihan ekonomi nasional menurutnya tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan
karena sifatnya yang hanya sementara.

Dia mengakui memang sebagian perusahaan menyanggupi pembayaran THR. Namun, di satu
sisi, dia juga mempertanyakan bagaimana dengan perusahaan yang betul-betul tidak mampu
membayarkan THR.

"Di aturannya kan yang tidak mampu diminta untuk lapor pemda dan berdialog dengan pekerja,
tetapi kan pemerintah tidak memberikan dispensasi selain harus membayarnya maksimal 1 hari
sebelum lebaran. Artinya tidak boleh tidak memberikan THR," imbuhnya.

Menghadapi situasi saat ini, dia mengatakan bahwa seharusnya perusahaan yang betul-betul
tidak sanggup membayar THR saat ini melakukan perundingan dengan pekerja dan pihak
manajemen sebagai pelaku yang mengerti kondisi perusahaan untuk memutuskan mekanisme
pembayaran THR.

"Kalau pemerintah mau berikan hukuman pada perusahaan ya silakan saja. Ini kan menyangkut
cash flow, kalau memang tidak ada ya apa boleh buat," tandasnya.

Sumber : bisnis.com.

465