Page 470 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

TAK BAYAR THR PERUSAHAAN BISA DITUTUP

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuka posko pengaduan pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) di 34 provinsi atau di setiap provinsi di Indonesia. Bagi perusahaan
yang tidak membayar THR akan dijatuhi sanksi, di antaranya didenda 5% dari nilai THR yang
tidak dibayar, bahkan perusahaan bisa ditutup.

"Saya meminta kepada para gubernur untuk membentuk posko THR dan melaporkan
ketenagakerjaan. Sampai hari ini 34 provinsi di Indonesia sudah membentuk posko THR," kata
Menaker Ida Fauziyah dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (26/4).

Menaker menyebutkan, pembentukan posko THR sebagai bentuk pemberian kepastian hukum
dan mengatasi jika ada keluhan terkait pembayaran THR yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pengaduan pembayaran THR bisa dilakukan dengan mengunjungi Posko THR di dinas
ketenagakerjaan pada masing-masing daerah, melalui daring, maupun call center 1500 630.

Setelah mendapat laporan, lanjut Menaker, pengawas ketenagakerjaan akan melakukan
pengawasan THR berupa nota pemeriksaan hingga memberikan rekomendasi kepada gubernur
dan atau walikota setempat untuk pengenaan sanksi.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara atau seluruh alat produksi hingga pembekuan usaha. Sedangkan sanksi maupun
denda sebesar 5% dari total THR harus dibayarkan perusahaan.

"Kita berharap teman-teman serikat pekerja maupun buruh, maupun teman pengusaha mau
pantau secara langsung poskoTHR secara periodik dan melihat bagaimana progres pembayaran
THR yang terlapor di posko ketenagakerjaan," ujar Menaker.
Dia menegaskan pemerintah telah memberikan banyak insentif kepada dunia usaha, sehingga
pengusaha diharapkan patuh membayar THR.

"Harapannya adalah ada kepatuhan dari para pengusaha untuk membayar THR. Pemerintah
berharap sekali ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya bisa mencapai
target pertumbuhan ekonomi kita," ujar Menaker.

Menaker telah menerbitkan aturan pemberian THR untuk Lebaran 2021 melalui Surat Edaran
(SE) Nomor M/6/ HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan.
Berdasarkan SE tersebut, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan.

Sedangkan bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan tidak mampu membayar THR
seperti waktu yang ditentukan, diminta untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dan itikad
baik dan membuat kesepakatan secara tertulis dengan batas waktu pembayaran THR tersebut
dan diberi kelonggaran hingga H-1 Lebaran.

Data Tahun 2020

Ke menaker mencatat ada 410 perusahaan diadukan dalam kasus pembayaran THR tahun 2020.
Di antaranya, sudah ada lima perusahaan yang dijatuhi sanksi.

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, dari 410 aduan tersebut, sebanyak 307 perusahaan sudah
selesai melalui pemeriksaan dan pembinaan. Sebagian besar sudah membayarkan kewajiban
THR-nya.
469