Page 164 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 164
Judul Buruh Sumedang Tuntut UMK 2022 Sebesar Rp 4 Juta!
Nama Media detik.com
Newstrend UMK 2022
Halaman/URL https://news.detik.com/berita-jawa-barat/5795569/buruh-sumedang-
tuntut-umk-2022-sebesar-rp-4-juta
Jurnalis Nur Azis
Tanggal 2021-11-03 18:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Guruh Dianto (Ketua Aliansi Buruh Sumedang Menggugat) Kami para buruh merasa
bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk tidak sesuai dengan
undang-undang yang berlaku, kedua tidak ada keberpihakannya kepada buruh
neutral - Guruh Dianto (Ketua Aliansi Buruh Sumedang Menggugat) kami merasa PP 36 Tahun
2021 semakin jauh dari kepentingan buruh, dimana untuk menentukan UMK tahun depan itu
Gunernur bisa menetapkan bisa tidak. Karena dalam undang-undang yang wajib ditetapkan
hanya UMP sedang UMP merupakan upah terendah di kabupaten, kota di Jawa Barat yang saat
ini hanya 1,8 juta rupiah
neutral - Guruh Dianto (Ketua Aliansi Buruh Sumedang Menggugat) Itu (upah Rp 4 juta) sudah
kita rumuskan karena sejatinya sejak ada PP 78 Tahun 2015, upah kita hanya penyesuaian, jadi
tidak ada kenaikan upah sebenarnya saat itu
neutral - Dony Ahmad Munir (Bupati Sumedang) Ini prosesnya masih panjang 20 November dari
Provinsi kan nanti ada UMP dan ke bawah nanti akan dimusyarahkan di dewan pengupahan
dengan jelas kita diskusikan sesuai dengan mekanisme yang ada tapi harapan-harapan tetap
menjadi aspirasi yang akan kami bahas
neutral - Dony Ahmad Munir (Bupati Sumedang) Ada analisis sesuai mekanisme yang ada, dari
BPS nanti masuk ke kajian, terus nanti ada UMP Provinsi, nanti seperti apa isinya, kita tunggu
20 November nanti berapa UMP yang ditetapkan Provinsi sebelum kami bahas di Kabupaten
Ringkasan
Sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumedang Menggugat menggelar aksi
unjuk rasa di depan Kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Kabupaten Sumedang. Mereka
meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar Rp 4 Juta.
163
