Page 165 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 165
Dari pantauan detikcom di lokasi, massa buruh yang tiba di gedung IPP, Rabu (3/11/2021) sang.
Mereka kemudian menggelar orasi di halaman lobi bawah gedung Bupati Sumedang Dony Ahmad
Munir. Massa buruh itu berasal dari beberapa organisasi, yakni GOBSI, SPSI, SPN PSPN, KSPN,
SEKAR KUALRAM, KASBI dan serikat buruh lainnya.
BURUH SUMEDANG TUNTUT UMK 2022 SEBESAR RP 4 JUTA!
Sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumedang Menggugat menggelar aksi
unjuk rasa di depan Kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Kabupaten Sumedang. Mereka
meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar Rp 4 Juta.
Dari pantauan detikcom di lokasi, massa buruh yang tiba di gedung IPP, Rabu (3/11/2021) sang.
Mereka kemudian menggelar orasi di halaman lobi bawah gedung Bupati Sumedang Dony Ahmad
Munir. Massa buruh itu berasal dari beberapa organisasi, yakni GOBSI, SPSI, SPN PSPN, KSPN,
SEKAR KUALRAM, KASBI dan serikat buruh lainnya.
Dalam orasinya, mereka menyatakan penolakannya terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu mereka pun menuntut Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK) Sumedang naik dari Rp 3.241.929 menjadi Rp 4 juta.
Aksi itu pun sempat diwarnai kericuhan akibat adanya aksi saling dorong antar sesama buruh.
Beruntung, aksi yang mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian.
Ketua Aliansi Buruh Sumedang Menggugat Guruh Dianto mengatakan aksi unjuk rasa kali ini
sebagai bentuk penolakan buruh terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. Pasalnya undang-undang tersebut dianggap tidak berpihak kepada para buruh.
"Kami para buruh merasa bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dibentuk tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kedua tidak ada keberpihakannya
kepada buruh," katanya.
Selain itu, pihaknya menyoroti tentang Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
pengupahan. Menurutnya, PP tersebut semakin merugikan para buruh.
"kami merasa PP 36 Tahun 2021 semakin jauh dari kepentingan buruh, dimana untuk
menentukan UMK tahun depan itu Gunernur bisa menetapkan bisa tidak. Karena dalam undang-
undang yang wajib ditetapkan hanya UMP sedang UMP merupakan upah terendah di kabupaten,
kota di Jawa Barat yang saat ini hanya 1,8 juta rupiah," ucapnya.
Sementata soal tuntutan upah, kata dia, para buruh meminta kenaikan upah menjadi sebesar
Rp 4 juta untuk tahun depan.
"Itu (upah Rp 4 juta) sudah kita rumuskan karena sejatinya sejak ada PP 78 Tahun 2015, upah
kita hanya penyesuaian, jadi tidak ada kenaikan upah sebenarnya saat itu," kata dia.
Aksi para buruh yang mendapat tanggapan langsung dari Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.
Dony kemudian melakukan audiensi bersama para buruh di ruang Cakra Buana.
Dony mengaku paham terkait harapan dari para buruh. Pihaknya akan membahas aspirasi dari
para buruh bersama dewan pengupahan sesuai dengan aturan yang ada.
"Ini prosesnya masih panjang 20 November dari Provinsi kan nanti ada UMP dan ke bawah nanti
akan dimusyarahkan di dewan pengupahan dengan jelas kita diskusikan sesuai dengan
164
