Page 172 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

kerja, libur seminggu sekali, hak cuti 12 hari per tahun, THR, jaminan sosial dan kesehatan,
kondisi kerja yang layak serta batas usia minimum PRT.

PEMBANTU RUMAH TANGGA BERHAK LIBUR DAN CUTI, MENAKER INGATKAN
PERLINDUNGAN PRT

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan regulasi, untuk memberikan
perlindungan terhadap PRT, melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2
Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ( PRT ).

Pemerintah juga telah membuat regulasi yang mengatur tentang perjanjian kerja, kewajiban
PRT, pemberi kerja, jam kerja, libur seminggu sekali, hak cuti 12 hari per tahun, THR, jaminan
sosial dan kesehatan, kondisi kerja yang layak serta batas usia minimum PRT.
Permenaker ini juga melakukan pengaturan terhadap Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga
(L), mulai dari permasalahan izin usaha hingga terkait pembinaan dan pengawasan.

"Perlindungan PRT tidak akan terwujud tanpa sinergi dari semua pihak. Perlindungan PRT tidak
hanya tanggung jawab Pemerintah namun juga tugas kita semua termasuk lingkungan dimana
PRT tersebut bekerja," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menjadi keynote speaker
Webinar "Gerakan Ibu Bangsa Perlindungan Pekerja Rumah Tangga" dan Launching Jamsostek
untuk PRT yang digagas oleh Kowani, Rabu 3 November 2021.
Menurut Ida Fauziyah, pekerjaan rumah tangga sendiri merupakan salah satu dari jenis
pekerjaan sektor informal di Indonesia. Seperti diketahui salah satu kelemahan utama sektor
informal masih lemahnya perlindungan terhadap pekerja dalam berbagai aspek.

Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab pekerjaan sebagai PRT masih penuh dengan
kerentanan dan risiko yang merugikan PRT sebagai pekerja.

" PRT yang wilayah kerjanya domestik dan swasta termasuk rentan terhadap diskriminasi seperti
pelecehan profesi, eksploitasi, kekerasan baik secara ekonomi, fisik maupun psikologi dalam
bentuk intimidasi," ucap Menaker Ida.

Ia mengungkapkan, karena sulitnya pengawasan menyebabkan banyak PRT yang terlibat kasus
hukum dalam hal ketenagakerjaan ataupun pidana seringkali berada pada posisi yang lemah.

"Semua hal ini adalah tantangan untuk memberikan perlindungan terhadap PRT yang harus terus
kita perbaiki," katanya.

Data dari International Labour Organization (ILO) tahun 2015 menunjukkan jumlah PRT di
Indonesia diperkirakan sekitar 4,2 juta orang yang jumlahnya sudah semakin meningkat hingga
saat ini.

Untuk level internasional ILO memperkirakan jumlah PRT di seluruh dunia ada sekitar 67.1 juta
orang dan 11.5 juta atau 17,2% di antaranya merupakan PRT migran.

"Untuk Indonesia diperkirakan sekitar 60-70 persen dari total 9 juta PMI adalah perempuan yang
bekerja sebagai PRT di luar negeri," tutur Menaker Ida.

Menaker Ida sangat mengapresiasi Kowani yang dari tahun ke tahun terus konsisten dalam
memperjuangkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi PRT yang mayoritas adalah
perempuan.

171