Page 224 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 224

Judul               UU Asisten Rumah Tangga Diminta Segera Disahkan
                Nama Media          koran-jakarta.com
                Newstrend           Perlindungan PRT
                Halaman/URL         https://koran-jakarta.com/uu-asisten-rumah-tangga-diminta-segera-
                                    disahkan
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-11-03 14:45:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo mendesak DPR segera
              menuntaskan  pembahasan  dan  menyetujui  untuk  mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang
              Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).



              UU ASISTEN RUMAH TANGGA DIMINTA SEGERA DISAHKAN

              perlu perlindungan hukum JAKARTA - Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo
              Rubianto  Wiyogo  mendesak  DPR  segera  menuntaskan  pembahasan  dan  menyetujui  untuk
              mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

              "Walaupun Baleg DPR sudah memutuskan RUU PPRT untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR,
              hingga Oktober 2021 belum diagendakan," kata Giwo ketika memberi sambutan dalam seminar
              nasional  bertajuk  "Gerakan  Ibu  Bangsa  untuk  Perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga"  yang
              disiarkan  secara  langsung  di  kanal  YouTube  Kongres  Wanita  Indonesia,  dan  dipantau  dari
              Jakarta, Rabu.

              Berdasarkan  penjelasan  Giwo,  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  tidak  mengakomodasi
              perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga karena wilayah kerja yang bersifat domestik
              dan  pribadi.  Wilayah  kerja  tersebut  juga  menjadi  penyebab  tidak  adanya  kontrol  dan
              pengawasan dari pemerintah.

              Padahal,  pekerja  rumah  tangga  rentan  mengalami  diskriminasi,  eksploitasi,  dan  kekerasan.
              Selain itu, para pekerja rumah tangga juga tidak dihitung dan dikecualikan dari semua jenis
              program subsidi pemerintah. Survei dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala
              PRT) menunjukkan bahwa 50-75 persen PRT mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan
              dirumahkan dengan pemotongan upah akibat Covid-19.

              Oleh karena itu, ia menekankan bahwa UU PPRT telah menjadi kebutuhan yang mendesak dan
              akan  melahirkan  sejarah  baru  dari  penghapusan  segala  bentuk  kekerasan  dan  diskriminasi
              terhadap PRT di Indonesia. (c) Copyright 2021 - Koran Jakarta. All rights reserved.

                                                           223
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229