Page 226 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

pemberian, persyaratan dan jenis Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam program Jaminan
Hari Tua ( JHT ) menjadi Permenaker no. 17 Tahun 2021.
Perubahan atau revisi itu dilakukan untuk memastikan para pekerja memiliki rumah sendiri
melalui skema MLT dalam program dana JHT. Adapun manfaat tambahan ini berupa pinjaman
uang muka perumahan (PUMP), Kredit Perumahan Rakyat ( KPR ), dan pinjaman renovasi rumah
(PRP) kepada peserta program JHT.

JHT sebelumnya ada dengan Permenaker No. 35 Tahun 2016. Namun berdasarkan beberapa
evaluasi, jumlah penggunanya masih kurang. Direktur Utama BP Jamsostek Eko Cahyo
menyampaikan pentingnya memberikan sense of emergency agar para pekerja tertarik
mengambil program MLT JHT.

" Sense of emergency ini yang mestinya bisa terbangun dengan adanya MLT. Karena rumah
sebagai kebutuhan yang urgent/pokok," ujar Eko dalam press conference virtual Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021, Rabu (3/11/2021).
"Banyak pekerja yang belum menjadi peserta itu selain karena belum aware, tetapi juga merasa
belum perlu. Jadi dengan harapan adanya program Manfaat Layanan Tambahan ini bisa jadi
daya dorong untuk mereka agar segera bergabung karena ada manfaat tambahannya," jelas
Eko.
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan RI, yakni Indah Anggoro Putri,
mengungkapkan bahwa kurangnya peserta MLT JHT terjadi karena masih kurangnya sosialisasi,
pemberian pemahaman, dan daya tarik.

"Adanya kurang sosialisasi bahwa dana JHT yang pekerja iurkan, yang dikelola oleh BPJS
Jamsostek itu sebenarnya dapat dimanfaatkan dalam bentuk perumahan," ungkap Indah.

Indah menyebutkan, kurangnya daya tarik terjadi dikarenakan bunga MLT yang terlalu tinggi.

"Evaluasi kami juga melihat bahwa bank-bank penyalur juga kurang memberikan pelayanan-
pelayanan khusus yang memudahkan bagi para pekerja mengambil manfaat MLT ini," jelasnya.

225