Page 230 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK)
Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan kementeriannya mengevaluasi kembali sejumlah
fasilitas pembiayaan yang ada pada manfaat layanan tambahan (MLT) program JHT.

Alasannya, realisasi penyaluran MLT perumahan bagi pekerja atau buruh mengalami penurunan
yang drastis selama tiga tahun terakhir.

"Sejak 2017 MLT ini sudah ada tetapi kenapa kok kurang banyak yang menggunakannya, kami
mengevaluasi diri ternyata pemerintah kurang mensosialisasikan kepada pekerja, selain itu daya
tarik MLT juga kurang karena bunga terlalu tinggi jadi apa bedanya dengan KPR biasa," kata
Putri saat mengadakan konferensi pers, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Lewat evaluasi yang termaktub dalam Permenaker itu, Putri mengatakan kementeriannya
memberikan keringanan bunga pinjaman yang relatif dapat bersaing dengan program KPR dari
swasta. Selain itu, pekerja yang sudah menggunakan program KPR dapat pindah ke MLT untuk
melanjutkan pembiayaan rumah mereka.
Putri menambahkan lembaga penyalur MLT juga diperluas kepada bank-bank daerah. Dengan
demikian, lembaga penyalur MLT tidak berpatok pada Bank Himbara. Misalkan, pekerja dapat
mengajukan MLT lewat bank DKI, Bank Jatim hingga Bank Sulsel.

"Kami juga mengajak pengusaha untuk benar-benar terlibat dalam MLT ini, nanti ada perusahaan
pengembang yang juga di bawah kontrol Apindo dapat membuat perumahan yang dekat dengan
pabrik atau tempat kerja," tuturnya.

Adapun berdasarkan data milik Kementerian Ketenagakerjaan, realisasi penyaluran MLT
perumahan bagi pekerja atau buruh mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2020.
Pada 2017, realisasi MLT perumahan tercatat sebanyak 658 unit lalu meningkat menjadi 1.385
unit di tahun 2018.

Pada tahun 2019, realisasi penyaluran MLT perumahan malah turun drastis di posisi 398 unit.
Puncaknya selama pandemi tahun lalu, realisasi penyaluran MLT hanya 82 unit.

229