Page 232 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 232
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan RI, bersama Apindo dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan
sosialisasi tentang perubahan atas Permenaker No. 35 Tahun 2016 terkait tata cara pemberian,
persyaratan dan jenis Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam program Jaminan Hari Tua (JHT)
menjadi Permenaker no. 17 Tahun 2021. Perubahan atau revisi itu dilakukan untuk memastikan
para pekerja memiliki rumah sendiri melalui skema MLT dalam program dana JHT.
ADA MANFAAT BISA MILIKI RUMAH DIHARAP TINGKATKAN JUMLAH PESERTA
BPJS KETENAGAKERJAAN
Kementerian Ketenagakerjaan RI, bersama Apindo dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan
sosialisasi tentang perubahan atas Permenaker No. 35 Tahun 2016 terkait tata cara pemberian,
persyaratan dan jenis Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam program Jaminan Hari Tua (JHT)
menjadi Permenaker no. 17 Tahun 2021. Perubahan atau revisi itu dilakukan untuk memastikan
para pekerja memiliki rumah sendiri melalui skema MLT dalam program dana JHT.
Direktur Utama BP Jamsostek, Eko Cahyo menyampaikan, pentingnya memberikan sense of
emergency agar para pekerja tertarik mengambil program MLT JHT.
" Sense of emergency ini yang mestinya bisa terbangun dengan adanya MLT. Karena rumah
sebagai kebutuhan yang urgent/pokok," ujar Eko dalam press conference virtual Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021, Rabu (3/11).
"Banyak pekerja yang belum menjadi peserta itu selain karena belum aware, tetapi juga merasa
belum perlu. Jadi dengan harapan adanya program Manfaat Layanan Tambahan ini bisa jadi
daya dorong untuk mereka agar segera bergabung karena ada manfaat tambahannya," jelas
Eko.
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan RI, Indah Anggoro Putri mengungkapkan,
kurangnya peserta MLT JHT terjadi karena masih minimnya sosialisasi, pemberian pemahaman,
dan daya tarik.
"Adanya kurang sosialisasi bahwa dana JHT yang pekerja iurkan, yang dikelola oleh BPJS
Jamsostek itu sebenarnya dapat dimanfaatkan dalam bentuk perumahan," ungkap Indah.
Indah menyebutkan, kurangnya daya tarik terjadi dikarenakan bunga MLT yang terlalu tinggi.
"Evaluasi kami juga melihat bahwa bank-bank penyalur juga kurang memberikan pelayanan-
pelayanan khusus yang memudahkan bagi para pekerja mengambil manfaat MLT ini," jelasnya.
84 Persen Pekerja di Jabar Belum Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Jabar
mencatat sekitar 22,23 juta orang pekerja formal maupun nonformal di wilayahnya. Dari jumlah
itu, baru 3,5 juta orang atau sekitar 16 persen yang sudah menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
Artinya, ada sekitar 18,73 juta pekerja atau sekitar 84 persen belum menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Untuk mengatasinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini berupaya
memperluas aksesibilitas para pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menyebut, salah satu
upayanya adalah menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 158 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jabar.
231
