Page 234 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 234
Judul Apindo Minta Gubernur Jadikan PP 36/2021 Acuan UMP
Nama Media Balikpapan Post
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL PgA3
Jurnalis Han
Tanggal 2021-11-03 14:23:00
Ukuran 106x128mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 9.540.000
News Value Rp 28.620.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Harapan kami, pemerintah daerah dalam
hal ini kepala daerah baik gubernur, walikota, maupun bupati, hendaknya mengikuti PP 36/2021.
Khususnya di sini para gubernur, karena gubernur yang mengeluarkan upah minimum provinsi
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Harapan kami hal ini akan membawa
keteduhan bagi kita semua, bahwa masalah pengupahan ini sebetulnya tidak pas kalau setiap
tahun selalu dipermasalahkan
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kepala daerah, khususnya gubernur, untuk
patuh menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan
Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripartit) telah sepakat untuk
mendorong penetapan upah minimum yang sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
APINDO MINTA GUBERNUR JADIKAN PP 36/2021 ACUAN UMP
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kepala daerah, khususnya gubernur, untuk
patuh menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit
Nasional (BP LKS Tripartit) telah sepakat untuk mendorong penetapan upah minimum yang
sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Harapan kami, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah baik gubernur, walikota, maupun
bupati, hendaknya mengikuti PP 36/2021. Khususnya di sini para gubernur, karena gubernur
233
