Page 236 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

Judul Gubernur Banten : Penetapan UMP/UMK Mengacu Pada Regulasi
Nama Media haluanbanten.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://haluanbanten.co.id/2021/11/03/gubernur-banten-penetapan-
ump-umk-mengacu-pada-regulasi/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-03 14:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Sesuai peraturan (penetapan UMP/UMK, red) tak
bisa bergeser dari situ (aturan Perundang-undangan, red)

neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada keputusan,
ya sudah

neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Hingga saat ini, Pemprov Banten masih menunggu dan berkoordinasi dengan
Kementerian Tenaga Kerja tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penetapan Upah
Minimum sesuai regulasi

Ringkasan

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menjelaskan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP)
dan atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengacu pada aturan normatif yang ditetapkan
Pemerintah Pusat. Penetapan UMP dan atau UMK tak bisa bergeser dari aturan Perundang-
Undangan. Dijelaskan, bahwa peraturan tentang penetapan UMP dan UMK harus melalui
mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR BANTEN : PENETAPAN UMP/UMK MENGACU PADA REGULASI

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menjelaskan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP)
dan atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengacu pada aturan normatif yang ditetapkan
Pemerintah Pusat. Penetapan UMP dan atau UMK tak bisa bergeser dari aturan Perundang-
Undangan.

"Sesuai peraturan (penetapan UMP/UMK, red) tak bisa bergeser dari situ (aturan Perundang-
undangan, red)," kata Gubernur WH.

235