Page 238 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 238
Judul Pembahasan UMP 2022 Jatim Paling Lambat Selesai Sebelum 20
November
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1682956/pembahasan-
ump-2022-jatim-paling-lambat-selesai-sebelum-20-november
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-11-03 14:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2022 segera dimulai. Saat ini pemprov tinggal
menunggu turunnya surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo menyatakan, surat
Kemenaker tersebut akan menjadi acuan pembahasan UMP Jatim. Termasuk hasil publikasi
badan pusat statistik (BPS) mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau sudah ada surat,
pembahasannya akan cepat. Dua hari bisa selesai, katanya.
PEMBAHASAN UMP 2022 JATIM PALING LAMBAT SELESAI SEBELUM 20 NOVEMBER
JawaPos.com Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2022 segera dimulai. Saat ini
pemprov tinggal menunggu turunnya surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo
menyatakan, surat Kemenaker tersebut akan menjadi acuan pembahasan UMP Jatim. Termasuk
hasil publikasi badan pusat statistik (BPS) mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau
sudah ada surat, pembahasannya akan cepat. Dua hari bisa selesai, katanya.
Himawan menyatakan, rencananya surat tersebut diberikan pada 5 November. Sementara itu,
pembahasan UMP ditargetkan bisa selesai paling lambat 20 November.
Skema pengupahan tahun ini akan mengaju Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di aturan
baru tersebut, UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) akan disahkan gubernur
Jatim.
Besaran UMP tetap menjadi acuan pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan UMK. Di
mana, UMK tidak boleh lebih kecil daripada UMP. Besaran kenaikan UMK akan ditentukan
kemampuan dan kondisi setiap kabupaten/kota, katanya.
237
