Page 242 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 242

Judul               Apindo Minta Penetapan Upah Minimum Sesuai Aturan Pemerintah
                Nama Media          Harian Terbit
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg10
                Jurnalis            sammy
                Tanggal             2021-11-03 14:13:00
                Ukuran              139x97mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 18.765.000

                News Value          Rp 93.825.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  meminta  kepala  daerah,  khususnya  gubernur,  untuk
              patuh menetapkan besaran upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
              2021 tentang Pengupahan. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga
              Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripartit) telah sepakat untuk mendorong penetapan upah
              minimum yang sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 teatang Pengupahan.



              APINDO MINTA PENETAPAN UPAH MINIMUM SESUAI ATURAN PEMERINTAH

              Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  meminta  kepala  daerah,  khususnya  gubernur,  untuk
              patuh menetapkan besaran upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
              2021 tentang Pengupahan.

              Dewan  Pengupahan  Nasional  (Depenas)  dan  Badan  Pekerja  Lembaga  Kerja  Sama  Tripartit
              Nasional  (BP  LKS  Tripartit)  telah  sepakat  untuk  mendorong  penetapan  upah  minimum  yang
              sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 teatang Pengupahan.

              "Harapan kami, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah baik gubernur, walikota, maupun
              bupati, hendaknya mengikuti PP 36/2021. Khususnya di sini para gubernur, karena gubernur
              yang mengeluarkan upah minimum provinsi,' kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani,
              Selasa (2/11/2021).

              Di dalam regulasi tersebut, seperti dilansir dari Anara, disebutkan upah minimum ditetapkan
              berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan (Pasal 25 ayat 2).

              Hariyadi  menuturkan  selalu  ada  tarik  menarik  dan  ketidakpuasan  soal  masalah  pengupahan
              setiap tahunnya. Ia berharap semua pihak mematuhi aturan tersebut karena aturan pengupahan
              sudah diputuskan melalui formula di PP 36/2021.

              "Harapan kami hal ini akan membawa keteduhan bagi kita semua, bahwa masalah pengupahan
              ini sebetulnya tidak pas kalau setiap tahun selalu dipermasalahkan," katanya.



                                                           241
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247