Page 233 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 233
Menurut dia, Pergub tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun
2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan mengacu
pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Ada lima jenis jaminan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pergub tersebut. Kelima jenis jaminan itu
meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan
jaminan kehilangan pekerjaan, yang disesuaikan dengan klasterisasi perusahaan.
"Tentu saja dengan adanya Peraturan Gubernur ini artinya bahwa jaminan untuk tenaga kerja
kita, khususnya untuk non-ASN, ini jaminannya lebih jelas," kata Setiawan melalui siaran pers
yang diterima, Senin (25/10).
"Kita bagi jadi perusahaan mikro, kecil, sedang, dan besar. Nah ini jaminan-jaminannya berbeda.
Untuk perusahaan besar, jumlah jaminannya berbeda dengan perusahaan mikro. Kalau
(jaminan) kematian dan kecelakaan itu sudah pasti ada, yang unik di sini adalah jaminan
kehilangan kerja," ucapnya.
Jaminan kehilangan pekerjaan merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Selain uang
pesangon, pekerja atau buruh yang diberhentikan dari tempat kerja berhak mendapatkan
jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Aturan penerapan jaminan kehilangan kerja disesuaikan dengan klasterisasi perusahaan, seperti
diatur pada Pergub tersebut. Perusahaan besar, katanya, diwajibkan mengikuti program jaminan
kehilangan kerja, sedangkan perusahaan kecil dan mikro tidak diwajibkan.
Ia berharap Pergub tersebut dapat mendongkrak keterlibatan perusahaan yang mendaftarkan
pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain untuk memberikan rasa aman,
langkah itu menjamin kesejahteraan para pekerja.
"Jadi kami berharap kalau mereka (perusahaan) sebanyak mungkin bisa turut (mendaftarkan
BPJS Ketenagakerjaan), karena ini menguntungkan bagi para pekerja, poinnya itu," katanya.
Reporter: Natasha Khairunisa Amani Sumber: Liputan6 [bim].
232
