Page 279 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 279
"Data (besarak kenaikan UMP, Red) dari BPS itu paling lambat 5 November sudah kita terima,"
kata Adi, saat dihubungi MNC di Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Menurut dia, polemik terkait kenaikan upah minimum yang sempat disebut-sebut sebesar 10
persen, tetap harus mengacu pada peraturan yang ditetapkan pemerintah dan tidak
menggunakan pendekatan yang berbeda-beda di tingkat daerah.
"Hal ini dibarengi upaya peningkatan produktifitas ketenagakerjaan," ujar Adi.
Sementara itu, Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani, mengatakan mengapresiasi
keputusan Pemerintah terkait Upah Minimum yang mengacu pada kondisi perekonomian makro
tahun berjalan.
“Diharapkan Kepala Daerah patuh dan taat untuk mengikuti formula berdasar PP Nomor
36/2021. Terlebih, kondisi pandemi menuntut adanya percepatan pemulihan ekonomi melalui
penyerapan tenaga kerja di tengah masyarakat,” tutur Hariyadi.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan RI akan mengumumkan besaran Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 dalam waktu dekat, dimana penetapan UMP dituangkan
melalui Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan dan
UMK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 30 November tahun
berjalan.
Upah Minimum akan diberlakukan per tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya. Saat ini
Pemerintah bersama perwakilan pengusaha dan pekerja masih terus membahas isu Upah
Minimum bersama Dapenas.
Editor : Cahya Sumirat
278
