Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MEI 2021

Seruan Boikot

Diketahui, seruan boikot ini mendapat dukungan penuh dari Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI). Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Presiden KSPI, Said Iqbal.

Presiden KSPI Said Iqbal mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi
terkait hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, bahwa perusahaan telah membayar THR
2020 sebesar satu kali upah kepada semua buruh. Ketentuan itu mengacu pada memo
perusahaan yang mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19.

Menurut temuan Kemenaker, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perusahaan
sebelumnya yang mengatur besaran THR berdasarkan masa kerja.

Untuk buruh dengan masa kerja kurang dari tiga tahun diberikan satu kali upah, masa kerja di
atas tiga tahun tetapi kurang dari tujuh tahun dibayarkan 1,5 kali upah, dan masa kerja di atas
tujuh tahun dibayarkan dua kali upah.

"Ada banyak buruh memiliki masa kerja di atas tujuh tahun, sehingga seharusnya mereka
mendapatkan THR sebesar dua kali upah berdasarkan aturan perusahaan.Namun, mereka hanya
mendapatkan THR satu bulan upah, atau setara dengan 50 persen dari THR tahun lalu," ungkap
Said Iqbal, Sabtu (22/5/2021).

Oleh karena itu, kata Said Iqbal, telah terjadi pelanggaran yang serius oleh menajemen PT
Indomarco Prismatama yang dalam membayar THR tidak sesuai dengan isi peraturan
perusahaan. Di mana seharusnya, pekerja yang memiliki masa kerja sampai dengan tiga tahun
mendapat THR 1 bulan upah, masa kerja 3 tahun-7 tahun dibayar 1,5 bulan upah, dan 7 tahun
ke atas dibayar 2 bulan upah.

"Serikat buruh berpendapat, manajemen dalam membayar 1HR 2020 tidak sesuai peraturan
perusahaan yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan aturan perundangan-undangan
seperti UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015," kata Said Iqbal.

Kedudukan Peraturan Perusahaan sebagaimana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah setara
dan sama nilainya dengan undang-undang. Peraturan perusahaan mengikat terhadap pekerja.
Dengan demikian THR bagi buruh Indomarco yang punya masa kerja 7 tahun ke atas yang
dibayarkan 50 persen dari nilai peraturan telah melanggar hukum, patut diduga ada unsur
pelanggaran perdata serta pidana (penggelapan upah buruh dalam bentuk THR).

"Tidak membayar THR sesuai dengan isi peraturan perusahaan, seharusnya didahului dengan
perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dengan pihak pekerja atau serikat pekerja yang
mewakili buruh. Bukan membayar secara sepihak THR sebesar 50% dari peraturan perusahaan
tersebut," ujarnya.

Padahal seharusnya, lanjut Said Iqbal, kerusakan yang ditimbulkan (kurang lebih 20 cm gypsum
yang rusak akibat tindakan spontan Anwar Bessy yang marah karena perusahaan melanggar isi
peraturan perusahaan), dilakukan perdamaian dan cukup mengganti kerugian.

"Tidak membawa ke ranah pidana yang mengancam Anwar Bessy dengan hukuman penjara,"
tutup Said Iqbal.

(Llputan6.com)

58