Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MEI 2021

Akan tetapi, menurut para karyawan Indomaret, THR 1 bulan gaji itu tidak sesuai ketentuan.
Sebab, selama ini Indomaret mengatur besaran THR berdasarkan masa kerja. Untuk buruh
dengan masa kerja kurang dari 3 tahun diberikan satu kali upah, masa kerja di atas 3 tahun
tetapi kurang dari 7 tahun dibayarkan 1,5 kali upah, dan masa kerja di atas 7 tahun dibayarkan
dua kali upah.

Sementara itu, ada banyak buruh Indomaret yang memiliki masa kerja di atas 7 tahun dan
seharusnya mendapatkan THR sebesar 2 kali upah berdasarkan aturan perusahaan. Namun,
mereka hanya mendapatkan THR satu bulan upah sejak ada pandemi COVID-19.

Inilah yang jadi dasar tuntutan para buruh ditambah dengan kasus Anwar Bessy tersebut.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai telah terjadi pelanggaran yang serius oleh manajemen PT
Indomarco Prismatama dalam membayar THR yang tidak sesuai dengan isi peraturan
perusahaan.

"Serikat buruh berpendapat, manajemen dalam membayar THR 2020 tidak sesuai peraturan
perusahaan yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan aturan perundangan-undangan
seperti UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015," kata Said Iqbal.

Kedudukan Peraturan Perusahaan sebagaimana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah setara
dan sama nilainya dengan undang-undang. Peraturan perusahaan mengikat terhadap
pekerjanya.

Dengan demikian THR bagi pekerja Indomarco yang punya masa kerja 7 tahun ke atas yang
dibayarkan 50% dari nilai peraturan telah melanggar hukum, patut diduga ada unsur
pelanggaran perdata serta pidana (penggelapan upah buruh dalam bentuk THR).

"Tidak membayar THR sesuai dengan isi peraturan perusahaan, seharusnya didahului dengan
perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dengan pihak pekerja atau serikat pekerja yang
mewakili buruh. Bukan membayar secara sepihak THR sebesar 50% dari peraturan perusahaan
tersebut," ujarnya.

"Alih-alih perusahaan tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan, malah buruh yang
menuntut pembayaran THR sesuai peraturan perusahaan dikriminalisasi. Dalam hal ini, Anwar
Bessy alias Ambon dianggap melakukan tindak pidana," tambahnya.

Padahal seharusnya, lanjut Said, kerusakan yang ditimbulkan (kurang lebih 20 Cm gypsum yang
rusak akibat tindakan spontan Anwar Bessy yang marah karena perusahaan melanggar isi
peraturan perusahaan), dilakukan perdamaian dan cukup mengganti kerugian. Tidak membawa
ke ranah pidana yang mengancam Anwar Bessy dengan hukuman penjara.

Sikap Said ini senada dengan pernyataan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang
meminta agar perseteruan antara PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan karyawannya
terkait THR tidak dibawa ke ranah pidana, tetapi cukup dilakukan ganti rugi. Apalagi, perkiraan
Said Iqbal, gypsum yang rusak itu nilainya hanya di kisaran 50 ribu. Tidak sebanding dengan
kekayaan pemilik Indomaret Group yang merupakan orang terkaya keenam di Indonesia versi
Forbes 2019. Bahkan ada informasi, dinding Gypsum tersebut saat ini sudah tidak lagi digunakan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap FSPMI, KSPI akan membawa kriminalisasi Anwar Bessy ke
Sidang ILO di Jeneva pada bulan Juni 2021 karena adanya dugaan pelanggaran Konvensi ILO
No 87 tentang Kebebasan Berserikat dan No 98 tentang Hak Berunding. KSPI sebagai anggota
Konfederasi Serikat Buruh Sedunia (ITUC) akan meminta ILO mengirim surat ke Pemerintah
Indonesia dan Manajemen Indomarco.

54