Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JANUARI 2021
P. 56

UU CIPTA KERJA DINILAI PRODUK HUKUM UNTUK BUKA LAPANGAN KERJA

              Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Rahmat Soekarno
              menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) merupakan produk hukum yang
              bertujuan membuka peluang kerja kepada masyarakat sehingga harus didukung oleh semua
              kalangan, termasuk praktisi hukum.

              "UU Cipta Kerja yang sudah disahkan Presiden Jokowi adalah sebuah produk hukum yang sangat
              baik  khususnya  dalam  upaya  membuka  peluang  usaha  bagi  masyarakat.  Makanya,  harus
              didukung sepenuhnya oleh kalangan profesi hukum. Dari semua produk, UU Cipta kerja sangat
              baik untuk membuka peluang kerja ke masyarakat," kata Rahmat dalam keterangan tertulis yang
              diterima di Jakarta, Selasa.

              Menurut  dia,  pada  masa  pandemi  OVID-19  Indonesia  sedang  melakukan  upaya  perbaikan
              ekonomi akibat hantaman krisis kesehatan yang berdampak pada kondisi ekonomi nasional. Pada
              semester  awal  tahun  2021,  terdapat  target-target  pertumbuhan  yang  hendak  dicapai  oleh
              pemerintah.

              "Semester awal 2021 Indonesia akan melakukan perbaikan ekonomi, di semeter kedua diprediksi
              ekonomi  Indonesia  akan  kembali  normal  dengan  rata-rata  pertumbuhan  5  persen  seperti
              biasanya. Makanya, upaya pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi melalui implementasi UU
              Cipta Kerja harus didukung bersama," ujar Rahmat.

              Oleh karena itu, UU Cipta Kerja ini bisa sangat membantu untuk mewujudkan perbaikan ekonomi
              tersebut.

              "Untuk mendukung pemulihan ekonomi,," ujarnya.

              Praktisi hukum tersebut meyakini jika tidak ada terobosan UU Cipta Kerja ini, maka Indonesia
              akan kalah dengan negara-negara lainnya.

              "Di negara manapun akan melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak melakukan maka kita akan
              ketinggalan  dari  negara  lain  seperti  Thailand,  Malaysia,  Singapura,  dan  sebagainya,"  kata
              Rahmat.


































                                                           55
   51   52   53   54   55   56   57