Page 173 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2021
P. 173
Dia menerangkan untuk penetapan upah minimum bagi kabupaten yang belum memiliki UMK
dihitung dengan menggunakan rumusan perhitungan khusus. Rumusannya mengacu pada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, Pasal 32 ayat (1) point
a, b, c, dan point d.
Setelah dihitung oleh Dewan Pengupahan berdasarkan rumusan ternyata UMK Muratara didapat
senilai Rp 2.820966,87. Sementara UMP Sumsel senilai Rp 3.144.446, maka UMK Muratara
nilainya lebih rendah dari UMP.
"Setalah dihitung dengan menggunakan rumusannya ternyata nilainya lebih rendah dari UMP,"
kata Abdurrahman Wahid.
Lanjutnya menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Pasal 33
ayat (3) menyebut dalam hal hasil perhitungan UMK lebih rendah dari nilai UMP maka bupati
tidak dapat merekomendasikan nilai UMK kepada gubernur.
Seandainya setelah dihitung dengan rumusan ternyata nilai UMK Muratara lebih tinggi dari UMP
Sumsel, maka bupati bisa merekomendasikan kepada gubernur untuk ditetapkan.
"Karena nilainya lebih rendah jadi bupati tidak bisa merekomendasikan ke gubernur. Otomatis
kita mengikuti nilai UMP, jadi begitu alasannya kenapa sama dengan UMP," jelas Abdurrahman
Wahid.(crl8)
172
