Page 171 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2021

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menegaskan program JKP itu mesti ditegakkan
setelah produk regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP), Permenkeu, Permenaker, maupun
BPJS Ketenagakerjaan rampung.

"Karena semangat JKP saat pembahasaan terkait UU Cipta Kerja, ingin menghadirkan negara
dalam setiap persoalan ketenagakerjaan ketika seseorang kehilangan pekerjaan. Atau mereka
ter-PHK, negara tetap hadir, " kata Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi manfaat akses
Informasi Pasar Kerja (IPK) program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Jakarta, Senin
(13/12/2021).

Anwar Sanusi menjelaskan, sesuai PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP, ada
tiga manfaat yang diterima pekerja atau buruh ter-PHK yakni uang tunai, akses informasi pasar
kerja, dan pelatihan kerja.

Menurut dia, manfaat pertama yakni uang tunai bertujuan membantu pekerja atau buruh saat
berada di waktu tak memperoleh penghasilan setelah kehilangan pekerjaan.
"Saat tak menerima penghasilan, pekerja atau buruh akan menghadapi persoalan untuk
memenuhi kebutuhannya sehingga kita hitung berapa cash benefit yang diberikan, agar saat
pekerja atau buruh ada bantalan sosial yang dijadikan sebagai landasan agar kalau jatuh tak
terlalu sakit," kata dia.
Manfaat kedua JKP adalah akses informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk dua layanan.
Pertama, layanan informasi pasar kerja yang disediakan oleh Ditjen Binapenta berupa kanal
informasi pasar kerja dalam negeri maupun pasar kerja luar negeri. Informasi lowongan
pekerjaan akan ditampilkan dan dapat diakses bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK.

"Hal ini sangat penting, ketika pekerja/buruh kehilangan pekerjaan, dia tetap akan mencari di
mana tempat kerja berikutnya," tuturnya.

Sedangkan manfaat kedua informasi pasar kerja yaitu berupa layanan bimbingan jabatan.
"Layanan ini sangat penting pada program JKP, karena peran Konselor Karir sangat dibutuhkan,"
ujarnya.

Manfaat ketiga JKP adalah pelatihan kerja. Menurut dia. pelatihan kerja diperlukan pencari kerja
agar memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk memenangkan kompetisi dengan pencari
kerja lain.

Arah pelatihan dalam layanan bimbingan jabatan ini, tidak seluruhnya ditujukan untuk menjadi
pekerja kembali, melainkan juga diarahkan menjadi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) atau wirausaha.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.

170