Page 35 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2021
P. 35
Menurut mantan anggota DPR ini. dengan adanya program baru, dilakukan juga perubahan
alokasi untuk beberapa komponen PEN. Di antaranya, penanganan kemiskinan ekstrem dan
program padat karya.
Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan, kebijakan belanja countercyclical Pemerintah,
khususnya melalui program PEN di 2020 dan 2021 telah melindungi masyarakat yang rentan,
serta menstimulasi sektor usaha untuk kembali tumbuh positif.
Airlangga menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang outputnya
sudah kembali pada level pra-pandemi. Sebagian sektor pariwisata sangat terbantu dengan
bantuan subsidi upah di program PEN. Demikian pula dengan sektor ritel.
''Pemerintah membuat beberapa jaring seandainya salah satu sektornya mengalami kendala oleh
operasionalisasi dan administrasi," jelas Airlangga.
Menurut dia, di tahun 2021 Pemerintah fokus pada program penanganan kemiskinan ekstrem di
35 kabupaten/kota di 7 provinsi. Dengan dua program melalui kartu sembako 3 bulan dan
bantuan desa 3 bulan.
Sejalan dengan itu. akan dilakukan program Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada
2022 untuk menangani 212 kabupaten/kota.
“Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 turun 3 persen hingga
3.5 persen. Sedangkan kemiskinan turun ke 9.2 persen sampai 9.17 persen." ujar Airlangga.
Menurut Airlangga. tahun 2022juga ditetapkan Pemerintah sebagai periode keberlanjutan
pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan dapat
tumbuh di atas 5 persen.
Untuk mencapai sasaran tersebut. kata Airlangga. kepastian hukum dan dukungan Pemerintah
akan terus dijalankan untuk kemudahan investasi dan berusaha.
Dengan demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi UU Cipta Kerja akan secepatnya
dijalankan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah, dengan komitmen melanjutkan agenda reformasi
struktural, deregulasi, dan debirokratisasi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, selain
daya beli masyarakat yang kembali pulih, perekonomian Indonesia sangat bergantung pada
belanja fiskal atau belanja Pemerintah.
"Pemerintah perlu memberikan perhatian dan evaluasi realisasi anggaran PEN. Terutama di
bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial. Ini kunci pemulihan ekonomi." saran Yusuf. nov
34
