Page 18 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021

PENGUSAHA BERHARAP UMK 2022 TAK NAIK

Ekonomi secara nasional, khususnya di Kabupaten Cilacap diklaim belum sepenuhnya pulih.
Status Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dianggap masih menjadi
penyebab, meski secara kasus aktif Covid-19 terus mengalami penurunan.

Bagi pengusaha, dengan kondisi ekonomi yang belum stabil, belum tepat jika Upah Minimum
Kabupaten (UMK) Cilacap pada 2022 naik. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Kabupaten Cilacap, Budi Sadewo mengungkapkan, melihat pandemi Covid-19 yang belum
selesai, pengusaha berharap UMK 2022 tidak naik, atau di angka Rp 2.228.904, sama seperti
UMK 2021. "Kalau harapan pengusaha otomatis (UMK 2022) tidak naik. Kalau turun kan tidak
mungkin. (Alasannya) pandemi belum berakhir," jelasnya, Minggu (17/10).

Di PPKM level 3 ini, menurut dia belum semua sektor usaha di Kabupaten Cilacap khususnya
sudah pulih 100 persen. "Meski Covid-19 sudah mulai menurun, belum semua sektor usaha
sudah pulih 100 persen," imbuhnya.
Sektor yang masih cukup terdampak, di antaranya pada sektor perhotelan dan restoran yang
menurut dia masih sepi pengunjung. "Seperti hotel kan masih kembang kempis, bisa dikatakan
belum pulih. Dan ini bukan hanya pengusaha yang terdampak, tetapi semuanya, dari UMKM,
pedagang, itu kan semua kena" ungkap Budi yang juga anggota Dewan Pengupahan Kabupaten
Cilacap.

Pembahasan UMK Cilacap tahun 2022 sendiri belum dimulai sampai saat ini, karena masih
menunggu hasil revisi SK Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Cilacap yang sebelumnya
unsur akademisi dan pakar sempat dihapus.

Untuk usulan UMK 2022, Ap-indo tetap mengikuti formula yang ada pada PP nomor 36 tahun
2021 tentang Penetapan Upah Minimum 2022. "Di PP 36/2021 ada formula perhitungan Upah
Minimum Provinsi/ Kabupaten/Kota Kita dasarnya sesuai itu," ujarnya.
Budi menambahkan, pada pembahasan UMK 2022 nanti, peran Badan Pusat Statistik (BPS)
sangat signifikan. Karena data-data, diantaranya data pertumbuhan ekonomi ada di BPS. "Data
dari BPS untuk menghitung formula sesuai PP nomor 36 tahun 2021," pungkas dia.

Kepala Disnakerin kabupaten Cilacap, DikdikNugraha melalui Kabid Hubungan Industrial dan
Jamsostek Waris Winardi mengungkapkan, pembahasan UMK 2022 menunggu SK Depekab hasil
revisi. Pihaknya menargetkan persoalan komposisi unsur Depekab bisa segera selesai, supaya
rapat Depekab membahas UMK 2022 bisa segera dimulai.

"Rapat Depekab akan kita laksanakan setelah SK ini (Depekab) direvisi. Akhir bulan (Oktober)
maksimal sudah rapat Depekab," jelas Waris, (nas)

17