Page 445 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021
P. 445

"Setahun rata-rata 6.000 orang kehilangan pekerjaan di SKT karena berbagai regulasi termasuk
              kenaikan cukai. Kami tidak antiregulasi, tapi kami mohon regulasi harus memberikan dampak
              keadilan khususnya untuk pekerja rokok SKT yang korbannya sudah sangat besar," ujarnya.

              Harap Perhatian Pemerintah  Dia mengatakan, para pekerja IHT, khususnya di segmen SKT,
              serta petani sangat mengharapkan perhatian pemerintah agar diselamatkan dari kenaikan cukai
              hasil tembakau.

              "Kami memohon perlindungan kepada Bapak Presiden agar kami dapat kepastian dan jaminan
              hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan sesuai UUD
              1945 pasal 27 ayat 2," katanya.

              Lukisan tersebut diterima oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabiro Humas) Kementerian
              Sekretariat Negara Edi Cahyono dan tim.

              Edi  Cahyono  mengatakan  pihaknya  berterima  kasih  dan  menerima  masukan  dari  perwakilan
              pekerja IHT tersebut. "Hasil diskusi kami dengan Kemenkeu, bahwa saat ini permasalahan ini
              sedang difinalisasi untuk penyesuaian dan perhitungan tarif cukainya di internal Kemenkeu,"
              katanya.

              Dia   mengatakan     bahwa    kebijakan    akan   diputuskan    secara   komprehensif    dan
              mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspirasi para pekerja IHT.

              Sebelumnya Kemensetneg juga telah meneruskan aspirasi surat dari para pekerja IHT tersebut
              kepada kementerian dan lembaga yang terkait dengan industri hasil tembakau seperti Kemenko
              Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

              "Segala informasi dan aspirasi dari publik merupakan suatu keniscayaan, dan data yang sudah
              disampaikan menjadi masukan untuk pengambilan keputusan. Untuk itu kami sudah merespons
              surat-surat tersebut ke Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk
              mencapai win win solution, itu sudah kami teruskan ke Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian,"
              katanya.



































                                                           444
   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450