Page 64 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2021

LINDUNGI HAK DISABILITAS UNTUK KERJA DAN USAHA, KEMNAKER PERCEPAT
IMPLEMENTASI ULD
Isu disabilitas senantiasa hadir sejalan dengan isu kesetaraan, inklusi, dan non diskriminasi, yang
memiliki keterkaitan dalam semua sektor, termasuk bidang ketenagakerjaan. Untuk itu,
melindungi hak para penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja dan
berwirausaha, Kementerian Ketenagakerjaan mempercepat implementasi Unit Layanan
Disabilitas (ULD).

"Secara asasi, kita memerlukan hubungan ketenagakerjaan yang menghormati keberagaman,
kemampuan, dan potensi setiap individu di lingkungan kerja yang mampu mewadahi berbagai
perbedaan latar belakang termasuk kondisi disabilitas," kata Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker,
Suhartono, Minggu (17/10).

Hal itu diungkapkan saat membuka secara virtual Rakor Percepatan Penyelenggaraan Unit
Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Jambi. Ia mengatakan,
dalam mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan inklusi di Indonesia Kemnaker telah
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Selain itu, isu disabilitas ini adalah isu lintas sektoral yang penanganannya memerlukan
keterlibatan seluruh pemangku kebijakan bersama antara Kemnaker dengan Kemenko Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemendagri, serta Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas.

"Perlunya keterlibatan bersama dalam melaksanakan kegiatan percepatan penyelenggaraan Unit
Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan tahun 2021, baik dalam lingkup nasional
maupun regional Provinsi dan Kabupaten/Kota," katanya

Menurut Dirjen Suhartono, Menaker Ida Fauziyah memiliki concern yang tinggi terhadap isu
disabilitas, khususnya bidang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, ia meminta agar ULD ini bisa
dapat diimplementasikan secepatnya

"Ini bisa menjadi momentum yang tepat dari sisi ketenagakerjaan bagi saudara-saudara kita
penyandang disabilitas," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menjelaskan, ini merupakan langkah yang
tepat dalam menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga dunia usaha baik
swasta, BUMN, BUMD serta memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan
yang layak dan meningkatkan sinergi program khususnya dilingkup Provinsi Jambi

"Saya meminta OPD terkait untuk menyiapkan unit layanan disabilitas dan bermitra dengan dunia
usaha dan industri dalam upaya meminimalisasi angka pengangguran terutama pada tenaga
kerja disabilitas," kata Wagub Abdullah.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus mengoptimalkan pembentukan ULD Bidang
Ketenagakerjaan untuk memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah. [eko]

63