Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021
P. 147

JOKOWI KUCURKAN RP29,41 T KE 24 JUTA PENERIMA BLT PEKERJA

              Jakarta  -  Kementerian  Ketenagakerjaan  mencatat  realisasi  anggaran  penyaluran  bantuan
              langsung tunai ( BLT ) bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta atau bantuan subsidi upah ( BSU)
              sebesar Rp29,41 triliun per 31 Desember 2020. Angka itu setara 98,81 persen dari target yang
              sebesar Rp29,76 triliun.

              Plt Dirjen PHI dan Jamsos Tri Retno Isnaningaih mengatakan penyaluran BLT pekerja dilakukan
              dalam dua termin. Dana yang disalurkan pada termin pertama tercatat sebesar Rp14,71 triliun
              dan  diberikan  kepada  12,26  juta  orang.  Lalu,  dana  yang  digelontorkan  pada  termin  kedua
              sebesar Rp12,69 triliun dan diberikan kepada 12,24 juta orang.

              Alhasil, kata Tri, terdapat 294.160 orang yang belum mendapatkan BLT pekerja dari target yang
              ditentukan. Data tersebut masih dalam tahap rekonsiliasi dengan bank pelat merah sebagai bank
              penyalur untuk mendapatkan hasil penyaluran yang riil.

              "Sisa anggaran subsidi gaji atau upah yang belum tersalurkan telah dikembalikan ke kas negara
              pada 31 Desember 2020. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan," kata Tri dalam
              keterangan resmi, dikutip Sabtu (9/1).

              Saat  ini,  Kementerian  Ketenagakerjaan  terus  melakukan  koordinasi  dengan  Kementerian
              Keuangan agar seluruh BLT pekerja bisa tersalurkan. Dengan demikian, mereka yang sudah
              masuk dalam daftar penerima bisa segera mendapatkan BLT tersebut.

              "Kami juga terus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, melakukan perbaikan sisa data
              rekening yang belum dapat tersalurkan," jelas Tri.

              Dengan  demikian,  tambah  Tri,  ada  kemungkinan  pemerintah  akan  melanjutkan  proses
              penyaluran BLT pekerja kepada mereka yang sudah masuk dalam daftar penerima, namun belum
              mendapatkan bantuan tersebut dari pemerintah.

              "Hal ini dilakukan sebagai upaya apabila sisa penerima yang belum tersalurkan dimungkinkan
              dapat dilanjutkan proses penyalurannya di tahun ini," pungkas Tri.

              (aud/psp).

































                                                           146
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152