Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021
P. 31

Judul               Didukung Pengusaha, Diprotes Pekerja
                Nama Media          Kontan
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg1
                Jurnalis            vendy yhulia susanto
                Tanggal             2021-01-11 03:50:00
                Ukuran              340x284mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 113.900.000

                News Value          Rp 1.139.000.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)) Harusnya ada
              kepastian, 2 tahun berturut - turut itu karena memang tak mampu lagi atau alasan lain. Ini harus
              diperjelas

              negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)) Padahal dia
              sebenarnya tak rugi

              negative - Bob Azzam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Kalau rugi atau
              force majeur wajar diberi keringanan pesangon

              negative - Bob Azzam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Pesangon bisa
              dibentuk dalam dana masa depan, jangan tergantung keuangan perusahaan saat ada PHK sudah
              pasti sulit



              Ringkasan

              Pemerintah  mulai  melakukan  sosialisasi  sejumlah  aturan  turunan  atas  Undang-Undang  No
              11/2020 tentang Cipta Kerja.
              Salah  satu,  yang  ditunggu  adalah  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (RPP)  sektor
              ketenagakerjaan, khususnya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu
              Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

              Membuka kesempatan untuk masukan dari banyak pihak, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasaina
              Luar  Negeri  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  Agatha  Widianawati  mengatakan,
              rancangan beleid ini sudah dibahas di tingkat tripartit yakni: Pemerintah, perwakilan pengusaha,
              dan serikat pekerja.







                                                           30
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36