Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021

DIDUKUNG PENGUSAHA, DIPROTES PEKERJA

Pemerintah mulai melakukan sosialisasi sejumlah aturan turunan atas Undang-Undang No
11/2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu, yang ditunggu adalah Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) sektor ketenagakerjaan, khususnya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Membuka kesempatan untuk masukan dari banyak pihak, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasaina
Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Agatha Widianawati mengatakan,
rancangan beleid ini sudah dibahas di tingkat tripartit yakni: Pemerintah, perwakilan pengusaha,
dan serikat pekerja.

Agatha kepada KONTAN, pekan lalu menyatakan, draf aturan ketenagakerjaan ini sudah
diunggah ke website khusus UU Cipta Kerja dan siap untuk menerima masukan publik.

Poin beleid ini sendiri memperjelas aturan di UU Cipta Kerja. Pertama, PKWT hanya untuk jenis
pekerjaan tertentu, tidak bisa untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Kedua, pemberian
kompensasi kepada pekerja PKWT yang telah selesai menjalankan tugasnya. Ketiga, aturan
pemberian pesangon akibat adanya PHK.

UU Cipta Kerja menyebut pesangon pekerja yang sebelumnya dipangkas dari maksimal 32 kali
upah, dalam RPP hanya 19 kali, terdiri dari 9 kali upah untuk pesangon dan10 kali upah untuk
uang penghargaan masa kerja.

Nilai pesangon bahkan bisa kian rendah pada beberapa kasus PHK {lihat infografis). Pebisnis
semisal, bisa hanya membayar separuh dari nilai pesangon yang ditetapkan.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai, aturan ini
merugikan pekerja. Contoh soal perusahaan yang mengalami kerugian dua tahun berturut-turut
bisa melakukan PHK ke pekerja dengan membayarkan pesangon setengah jumlah pesangon
yang ditetapkan UU.

"Harusnya ada kepastian, 2 tahun berturut - turut itu karena memang tak mampu lagi atau
alasan lain. Ini harus diperjelas," kata Timboel kepada KONTAN, Minggu (10/1).

Karena itu, dia minta dalam RPP ada rincian misalnya wajib ada audit dari eksternal perusahaan
yang menyatakan bahwa kondisi perusahaan sulit, bukan klaim sepihak perusahaan.

Atas poin keputusan PHK, pemerintah juga harus mempertanyakan dan meneliti terlebih dahulu.
Karena pada kenyataannya kalau orang mengganti usaha ingin menghapus kewEyiban dengan
menutup usahanya. "Padahal dia sebenarnya tak rugi," ujar dia.

Hanya menurut Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azzam, aturan
pesangon dalam RPP sektor ketenagakerjaan masih wajar. Kata dia, saat perusahaan sedang
dalam keadaan kesulitan keuangan, harus ada keringanan dalam membayar pesangon saat PHK.

"Kalau rugi atau force majeur wajar diberi keringanan pesangon," kata Bob, Minggu (10/1). Bob
juga mengusulkan dibentuknya skema lain dalam pembayaran pesangon karyawan PHK, agar
tak memberatkan perusahaan saat mengalami kerugian atau pailit.

Usulan Bob, ada skema dana pesangon yang disiapkan jikalau ke depan perusahaan harus
melakukan PHK.

"Pesangon bisa dibentuk dalam dana masa depan, jangan tergantung keuangan perusahaan saat
ada PHK sudah pasti sulit," ujar dia. Dengan begitu, saat PHK, pekerja bisa mendapatkan uang
pesangon lebih besar.

31