Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021

Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker Suhartono menjelaskan pemerintah Indonesia
untuk sementara masih menutup penempatan PMI yang akan ditempatkan di dua negara yakni
Jepang dan Taiwan.

"Hal ini dilakukan lantaran pemerintah Jepang dan Otoritas Taiwan menutup penempatan PMI
yang akan ditempatkan ke Jepang dan Taiwan," jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu
(10/1/2021).

Namun, kata Suhartono, bagi calon PMI yang telah terdaftar dalam SISKO-BP2MI dapat tetap
diproses penempatannya terbatas sampai dengan PMI tersebut mendapatkan E-KTKLN.

Suhartono juga meminta kepada seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI) untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan proses
penempatan PMI sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294/2020 tentang
Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Sebagaimana diketahui, terbitnya aturan tersebut menjadi penanda kembali dibukanya keran
pengiriman PMI setelah sempat ditutup sementara pada 18 Maret 2020.

"Sekali lagi pemerintah meminta kepada seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan
proses penempatan PMI, demi perlindungan dan kesehatan serta keselamatan para PMI di luar
negeri," kata dia.

Berikut daftar negara-negara tujuan penempatan beserta sektor dan skema penempatannya:

1. Hungaria dengan sektor pekerjaan industri permesinan atau mesin pendingin pada pemberi
kerja berbadan hukum. Adapun skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P)
dan PMI Perseorangan.
2. Hong Kong dengan sektor PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan. Adapun skema
penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P).

3. Irak dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga.
Sementara skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan PMI
Perseorangan.

4. Kerajaan Arab Saudi dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Sementara
skema penempatan oleh Badan Pelindungan PMI (G to G dan G to P); Penempatan oleh
Perusahaan Penempatan PMI (P to P); dan PMI Perseorangan.

5. Korea Selatan dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Adapun
penempatan oleh Badan Pelindungan PMI Pekerja (G to G); Penempatan oleh Perusahaan
Penempatan PMI (P to P); dan PMI Perseorangan.

6. Maladewa dengan sektor industri perhotelan, restoran, kafe dan/atau spa pada pemberi kerja
berbadan hukum. Adapun skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan
PMI Perseorangan.

7. Nigeria dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Adapun skema
penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P).
8. Persatuan Emirat Arab dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali
sektor rumah tangga. Adapun skema penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (G to G dan G to P); Penempatan oleh Perusahaan penempatan PMI (P to P); dan PMI
Perseorangan.

36