Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021
P. 77
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, mengatakan peluang
terjadinya tersebut bergantung dengan efektivitas penerapan kebijakan tersebut.
"Apakah dalam menjalankan proses di atas tadi ada peluang PHK dan perumahan karyawan
tentu, namun akan seberapa besar jumlah PHK akan terjadi akan tergantung kepada seberapa
lama dan tepat kebijakan pemerintah dalam penangan kesehatan," kata Yusuf saat dihubungi,
Minggu (10/1).
Yusuf menjelaskan, potensi gelombang PHK tersebut harus diminimalisir. Menurut dia, berbagai
stimulus bisa mencegah dampak negatif pembatasan. Namun, bantuan tersebut tidak boleh
salah sasaran.
"Tentu saja, untuk meminimalisir dampak bantuan pemerintah beragam bantuan bisa menjadi
penolong sementara, namun perlu dipastikan juga jumlahnya proporsional dan ketepatan data
penyaluran," ujar Yusuf.
"Kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan juga menjadi esensial dalam mengantisipasi
dampak dari PSBB ini kembali," tambahnya.
Selain dengan cara tersebut, Yusuf merasa untuk meminimalisir dampak PHK bisa saja bekerja
sama dengan lembaga seperti filantropis dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi
COVID-19 ini.
Meski begitu, Yusuf menganggap kebijakan pembatasan memang harus dilakukan pemerintah.
Menurutnya, apabila pandemi bisa segara diatasi, maka aktivitas perekonomian bakal segera
bangkit kembali.
"Namun, kebijakan ini juga harus dibarengi dengan kebijakan lain seperti memperbanyak
kapasitas test, tracing dan isolasi yang lebih agresif, dan mengetatkan proses punishment bagi
warga yang tidak disiplin menjalankan protokoler kesehatan. Serta melakukan distribusi vaksin,"
tutur Yusuf.
76
