Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020

BP2MI RESPONS CEPAT SUSPENSI OTORITAS TAIWAN TERHADAP PENEMPATAN
PMI
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merespons cepat tindakan otoritas Taiwan
menghentikan sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipicu adanya 85
PMI di Taiwan yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang tiba pada bulan Oktober-November 2020.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani, telah bertemu dengan TETO, perwakilan otoritas Taiwan di
Indonesia, untuk mendapatkan klarifikasi terkait pengumuman otoritas Taiwan tersebut.

"Indonesia serius dalam menangani Covid-19 karena keselamatan PMI adalah hukum tertinggi.
Pada tanggal 9 September 2020, BP2MI mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan PMI
melakukan tes PCR sebelum berangkat ke negara penempatan. Surat Edaran ini kami keluarkan
bahkan sebelum Otoritas Taiwan mengeluarkan ketentuan untuk swab PCR. Bagi kami, adanya
85 PMI yang terkonfirmasi positif di Taiwan adalah masalah yang sangat serius," ungkap Benny
saat konferensi pers di Kantor BP2MI, Jakarta, Rabu (2/12/2020).
Seperti diketahui, otoritas Taiwan menetapkan suspensi terhadap penempatan PMI ke Taiwan
selama dua minggu dari tanggal 4-17 Desember 2020 dan akan menginformasikan lebih lanjut
mengenai penerimaan PMI ke Taiwan setelah tanggal 17 Desember 2020.

Ada pun bagi 14 Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yang menjadi sumber cluster positif Covid-
19 dari 85 PMI tersebut, hanya dapat menempatkan kembali ke Taiwan jika telah mendapatkan
rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI dan BP2MI dan mendapatkan persetujuan CDC
Taiwan.

Benny menanggapi hal ini dengan menegaskan akan merekomendasikan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar P3MI yang melanggar protokol kesehatan dan terbukti tidak
melakukan tes PCR terhadap PMI untuk dicabut izinnya.

"BP2MI akan merekomendasikan pula kepada Kementerian Kesehatan RI agar sarana kesehatan
(sarkes) yang diduga memalsukan hasil tes PCR untuk dicabut izinnya," kata dia.

Sejalan dengan itu, pihaknya akan membuat tim khusus berkolaborasi dengan TETO untuk
melakukan pengetatan, pengawasan, dan evaluasi, sejauh mana P3MI secara efektif dan
konsisten melakukan tes PCR untuk para PMI sebelum berangkat ke negara penempatan.

Disampaikan pula bahwa BP2MI akan mengundang P3MI dan Sarkes pada Senin (7/12) untuk
memberikan arahan terkait penempatan PMI di masa pandemi Covid-19 ini. P3MI yang diundang
harus membawa nama-nama PMI yang akan dan sudah dikirim ke Taiwan dan bukti-bukti
pemeriksaan PCR.

"Bersamaan dengan itu, BP2MI juga meminta bantuan otoritas Taiwan untuk menginformasikan
dengan lengkap nama-nama PMI yang terkonfirmasi Covid-19 sebagai referensi untuk
melakukan tracing di dalam negeri," kata dia.

BP2MI, kata dia, juga akan melakukan revisi terhadap Surat Edaran Kepala BP2MI tanggal 9
September 2020 yang lebih kuat dengan mencantumkan sanksi terhadap P3MI yang tidak
menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan tidak dapat membuktikan hasil PCR yang
valid.

"BP2MI akan memperkuat kerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 dalam penempatan PMI di
masa pandemi covid-19. Kami akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan pelindungan
terhadap PMI dan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dan Taiwan. Semoga keputusan
yang diambil otoritas Taiwan ini adalah keputusan berdasarkan temuan medis, bukan keputusan
politis," tutup Benny. Sumber:BeritaSatu.com.

64