Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020
P. 70
Judul BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran
Indonesia
Nama Media kompas.com
Newstrend Pembatasan Pengiriman PMI ke Taiwan
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/12/02/19414601/bp2mi-
taiwan-hentikan-sementara-penempatan-pekerja-migran-indonesia
Jurnalis Achmad Nasrudin Yahya
Tanggal 2020-12-02 19:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Indonesia serius dalam menangani Covid-19 karena
keselamatan PMI adalah hukum tertinggi. Pada tanggal 9 September 2020, BP2MI mengeluarkan
Surat Edaran yang mewajibkan PMI melakukan tes PCR sebelum berangkat ke negara
penempatan
neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Indonesia serius dalam menangani Covid-19 karena
keselamatan PMI adalah hukum tertinggi. Pada tanggal 9 September 2020, BP2MI mengeluarkan
Surat Edaran yang mewajibkan PMI melakukan tes PCR sebelum berangkat ke negara
penempatan
neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Sejalan dengan itu, kami akan membuat tim khusus
berkolaborasi dengan TETO untuk melakukan pengetatan, pengawasan, dan evaluasi, sejauh
mana P3MI secara efektif dan konsisten melakukan tes PCR untuk para PMI sebelum berangkat
ke negara penempatan
neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Bersamaan dengan itu, BP2MI juga meminta bantuan
otoritas Taiwan untuk menginformasikan dengan lengkap nama-nama PMI yang terkonfirmasi
Covid-19 sebagai referensi untuk melakukan tracing di dalam negeri
neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) BP2MI akan melakukan revisi terhadap Surat Edaran
Kepala BP2MI tanggal 9 September 2020 yang lebih kuat dengan mencantumkan sanksi terhadap
P3MI yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan tidak dapat membuktikan
hasil PCR yang valid
neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) BP2MI akan melakukan revisi terhadap Surat Edaran
Kepala BP2MI tanggal 9 September 2020 yang lebih kuat dengan mencantumkan sanksi terhadap
P3MI yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan tidak dapat membuktikan
hasil PCR yang valid
69
