Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020
P. 9
Taufik Basari di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin, menyebutkan pemerintah dan DPR
membantah adanya aturan pegawai kontrak seumur hidup dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Pemerintah berulang kali menyatakan bahwa tidak ada satu pemerintahan pun yang memiliki
niat untuk menyengsarakan rakyatnya. Jadi, ketika kemarin pembahasan setiap hal yang
diajukan oleh Pemerintah, pemerintah selalu memberikan alasannya," kata Taufik.
UU CIPTAKER JUSTRU MELINDUNGI PEKERJA
Anggota Badan Legislasi DPR RI Taufik Basari menegaskan Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk melindungi pekerja maupun rakyat, bukan sebaliknya.
Taufik Basari di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin, menyebutkan pemerintah dan DPR
membantah adanya aturan pegawai kontrak seumur hidup dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Pemerintah berulang kali menyatakan bahwa tidak ada satu pemerintahan pun yang memiliki
niat untuk menyengsarakan rakyatnya. Jadi, ketika kemarin pembahasan setiap hal yang
diajukan oleh Pemerintah, pemerintah selalu memberikan alasannya," kata Taufik.
Tobas, sapaan Taufik Basari, memastikan informasi mengenai karyawan kontrak seumur hidup
100 persen tidak benar Ia lantas meminta publik jangan sampai termakan hoaks mengenai
Undang-Undang Cipta Kerja.?
"Jadi, enggak perlu takut. Pada saat pembahasan di Badan Legislasi, pemerintah dan DPR tidak
membuka ruang bagi kontrak seumur hidup," katanya.
Tobas mengatakan? bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tetap dibatasi waktunya.
Nantinya dari UU Cipta Kerja itu akan diturunkan lewat peraturan pemerintah (PP).
"Jadi, seluruh ketentuan PKWT sama ketentuannya tidak ada yang berubah, atau dikembalikan
lagi ke undang-undang eksisting. Hanya soal jangka waktu yang diatur di dalam peraturan
pemerintah," ucap Tobas.
Pemerintah juga membantah adanya penerapan karyawan kontrak seumur hidup dalam Undang-
Undang Cipta Kerja.
Dalam Pasal 56 Ayat (4) UU Cipta Kerja disebutkan bahwa PKWT masih dibatasi waktunya. Dalam
pasal tersebut dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai PKWT berdasarkan jangka
waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam peraturan pemerintah.
"PKWT masih dibatasi waktunya dan akan ditentukan melalui PP," kata Tenaga Ahli Utama
Kedeputian III Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardhani melalui siaran pers.
Dalam hal pembatalan PKWT, kata Fajar, karena adanya masa percobaan, selain batal demi
hukum, Undang-Undang Cipta Kerja juga melegalkan penghitungan'masa kerja yang sudah
dilakukan.
8
