Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2021

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas
Tenaga Kerja dan ESDM Bali Hi Arya Dhyana berencana menyiapkan pelatihan tenaga kerja di
luar sektor pariwisata menyusul banyaknya masyarakat yang beralih kerja ke sektor pertanian.

Menurutnya, penambahan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian tidak serta-merta
menunjukkan peningkatan jumlah petani. Selama ini, pekerja di Bali dinilai hanya menjadikan
sektor pertanian sebagai usaha sampingan. Pandemi yang terjadi sejak tahun lalu mendorong
pekerja beralih dan menjadikan sektor pertanian sebagai pekerjaaan utama.

"Sebab kalau dibilang ada peningkatan ke pertanian, logikanya tentu harus ada penambahan
lahan pertanian," katanya.

Dengan pola distribusi sektor kerja di Bali yang mengalami perubahan, dia berencana membuat
pelatihan atau peningkatan kompetensi kerja selain sektor pariwisata. Selama ini, Balai Latihan
Kerja (BLK) di Bali memiliki tugas untuk memberikan peningkatan kompetisi khusus di sektor
pariwisata.
"Ke depannya, tentu harus ada variasi atau minimal upaya untuk menumbuhkan kemampuan
jiwa inovasi dalam berbisnis ataupun berwirausaha," sebutnya.

PAD BADUNG

Sementara itu, Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa membeberkan Pendapatan Asli Derah (PAD)
Badung Provinsi Bali turun drastis akibat matinya dunia pariwisata. Oleh karena itu, dia meminta
pemerintah pusat membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui penambahan Dana Alokasi
Umum (DAU) sesuai dengan kebutuhan ASN di Badung.

Setiap tahun Pemkab Badung menganggarkan Rp717 miliar untuk gaji ASN dengan skema Rp300
miliar dari DAU pusat dan Rp417 miliar dari PAD Badung.
"Sebenarnya penggajian ASN itu kewajiban dari pemerintah pusat, tetapi selama ini karena
Badung bisa sebagai daerah mandiri maka kami menganggarkan gaji ASN dari PAD, tetapi karena
pandemi PAD kami turun drastis, sehingga kami memohon untuk kebijakan pusat," jelasnya.

Pemkab Badung telah mengajukan DAU untuk gaji ASN tetapi belum mendapat jawaban dari
pusat. Bila gaji ASN bisa ditangani oleh pemerintah pusat, APBD Badung bisa digunakan untuk
program yang lebih produktif seperti program sosial maupun pembangunan fisik.

"Sebenarnya kami tidak ada masalah jika gaji ASN dibayarkan dari PAD, tetapi program kami
lainnya akan tertunda karena dengan pemasukan yang sedikit kami harus pilih yang prioritas.
Jadi implikasinya ke program sosial dan pembangunan fisik yang kami tunda," ungkapnya.

Sebelum Covid-19, Badung memiliki PAD yang tinggi. Pada 2019, APBD Badung tercatat Rp7,78
triliun dan merupakan kabupaten dengan APBD tertinggi se-Bali. Dari APBD tersebut PAD Badung
sejumlah Rp6,7 triliun.

"Sekitar 80% PAD kami dari pajak hotel dan restauran," kata Suiasa.

Setelah Pandemi Covid-19 menutup industri pariwisata Badung, PAD Badung pada 2020 menjadi
Rp5,3 triliun dari APBD perubahan tahun 2020 sejumlah Rp6,3 triliun. Terjadi penurunan PAD
sejumlah Rpl triliun. Bahkan, pada 2021, APBD Badung ditarget dalam Rencana Anggaran dan
Pendapatan Daerah (Ranperda) hanya Rp3,8 triliun, rwajs

16