Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2021

EMPAT PP TURUNAN UU CIPTAKER TELAH DIUNDANGKAN

Jakarta: Empat Peraturan Pemerintah (PP), sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan telah diundangkan.

Pembahasan 4 PP tersebut dimulai dengan kick off pada 20 Oktober 2020. Selama hampir 4
bulan, pembahasan dan penyusunan yang dilakukan oleh Tim Tripartit (perwakilan unsur
pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh) tersebut menemui berbagai dinamika perdebatan
dan perbedaan pandangan. Namun akhirnya, keempat PP telah terselesaikan dan diundangkan.

"Dalam rangkaian pertemuan tersebut, kita telah melewati dinamika perdebatan dan perbedaan
pandangan. Namun dibalik dinamika tersebut, kita memiliki semangat yang sama yaitu
memajukan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam siaran persnya, Kamis (4/3/2021).

UU Cipta Kerja bertujuan menciptakan keseimbangan iklim ketenagakerjaan bagi tenaga kerja
dan pekerja/buruh, serta iklim usaha bagi pengusaha yang lebih baik.

Menurut Menaker Ida, setelah diundangkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanannya,
perjuangan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan produktif belumlah
selesai. Penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya masih harus dikawal. Sehingga
pada ranah implementasinya dapat mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan.

"Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk terus melakukan upaya yang terbaik bagi
kemajuan dan keunggulan bangsa ini," katanya.

Menaker Ida mengatakan, dalam pembahasan PP Cipta Kerja mungkin tidak bisa memuaskan
semua pihak, namun pemerintah berupaya mengakomodir semua kepentingan stakeholder
ketenagakerjaan.
"Hal ini saya harap dapat dipahami, karena Pemerintah juga harus menjaga keseimbangan dan
mencari jalan tengah dari permasalahan lainnya yang berkaitan dengan keempat Peraturan
Pemerintah tersebut," katanya menjelaskan.

Setelah keempat PP diundangkan, lanjut Menaker Ida, pihaknya masih memiliki tugas untuk
menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Selain itu, Pemerintah juga masih
harus menghadapi judicial review terhadap UU Cipta Kerja dari beberapa pihak, termasuk dari
serikat pekerja/serikat buruh.
Menaker Ida menghargai pandangan dan pendapat SP/SB maupun dari pihak lain yang memilih
jalur judicial review dalam menanggapi UU Cipta Kerja.

"Meskipun cukup menyita energi untuk menanggapi hal tersebut, Pemerintah tetap menghargai
langkah judicial review atau uji materi yang ditempuh teman-teman serikat pekerja/serikat buruh
ini," lanjut Menaker Ida. (foto: humas Kemenaker).

3