Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2021

"Kami belum cek dan dapatkan data lebih jauh soal ini. Apabila ada data soal ini yang kami
temukan, komisi IX bisa menindaklanjuti. Tks," ujar Melki lewat pesat singkatnya, Jakarta, Kamis
(4/3) sore.

Selain itu, KAPTEN Indonesia juga mengungkapnya adanya dugaan praktik monopoli dalam
program SPSK ini oleh pihak tertentu demi meraup keuntungan sendiri. Namun, lagi-lagi Melki
belum dapat memberikan tanggapan atas hal tersebut. Dirinya memastikan bahwa persoalan
SPSK ini masih dalam pengecekan.

"Saya cek dan pastikan lagi datanya," tutur politisi Golkar ini.

Sebagai informasi, SPSK merupakan kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Arab Saudi. Dalam program tersebut, nantinya PMI melakukan kontrak kerja tidak lagi dengan
majikan, melainkan langsung dengan pihak ketiga yang berbadan hukum.

Namun dalam proses uji coba yang dilakukan kepada 280 pekerja migran, program SPSK ini
didapati beragam masalah.

Pertama, terkait 49 perusahaan yang masuk dalam sistem satu kanal SPSK ke Arab Saudi.
KAPTEN Indonesia menuding sebagian besar merupakan perusahaan yang telah mati suri dan
sudah tidak melakukan aktivitas penempatan dalam kurun waktu yang lama.

Kedua, hampir sebagian besar dari 49 perusahaan yang masuk dalam SPSK penempatan ke Arab
Saudi juga diduga tidak memiliki enjaz (sistem yang terdapat di negara tujuan bagi perusahaan
penempatan) Saudi Arabia. Artinya sebagian besar dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak
memiliki pengalaman penempatan PMI ke Arab Saudi Ketiga, pemerintah melalui Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker) juga menunjuk satu perusahaan sebagai event organizer (EO) untuk
melakukan perekrutan di seluruh wilayah RI.

"Soal SPSK ini, seharusnya pemerintah lebih serius untuk melakukan atau mengawasi
pelaksanaan kegiatan ini secara baik dan benar. Jangan sampai ada indikasi kecurangan dan
sebagainya," ujar Ketua Umum KAPTEN Indonesia, Abdul Rauf Tera, saat dihubungi beberapa
waktu lalu.

5