Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2021
P. 11
"Hal ini saya harap dapat dipahami, karena pemerintah juga harus menjaga keseimbangan dan
mencari jalan tengah dari permasalahan lainnya yang berkaitan dengan keempat Peraturan
Pemerintah tersebut," kata Ida melalui keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).
Menteri dari Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, setelah keempat PP
diundangkan, ia masih harus menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).
Pemerintah juga masih harus menghadapi judicial review terhadap UU Cipta Kerja dari beberapa
pihak, termasuk dari serikat pekerja atau serikat buruh.
Ida menghargai pandangan dan pendapat dari serikat pekerja dan buruh mau pun dari pihak
lain yang memilih jalur judicial review dalam menanggapi UU Cipta Kerja.
"Meskipun cukup menyita energi untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah tetap menghargai
langkah judicial review atau uji materi yang ditempuh teman-teman serikat pekerja atau serikat
buruh ini," ujar dia.
Meskipun demikian, setelah diundangkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya,
perjuangan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan produktif belum selesai.
Menurut Ida, penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya masih harus dikawal
untuk mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan.
"Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk terus melakukan upaya yang terbaik bagi
kemajuan dan keunggulan bangsa ini," kata Ida.
10
