Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 APRIL 2021
P. 161
MENKO AIRLANGGA MINTA PENGUSAHA TAK CICIL BAYAR THR
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menemui perwakilan
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) di Gedung Ali Wardhana, Lapangan
Banteng Timur pada Kamis ini. Dalam pertemuan ini, Airlangga dan Kadin Indonesia berdiskusi
tentang program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Pada awal pertemuan, perwakilan dari Kadin Indonesia menyampaikan apresiasi atas berbagai
terobosan yang dilakukan oleh Menko Airlangga diantaranya Kartu Prakerja, penyelesaian
Undang Undang Cipta Kerja, pemulihan ekonomi nasional yang fokus terhadap UMKM, dan
program vaksinasinasional.
Hadir 24 perwakilan Kadin Indonesia dari berbagai daerah yang menyampaikan potensi
daerahnya masing-masing dan hal-hal yang memerlukan solusi dan kebijakan dari Pemerintah
Pusat.
Airlangga Hartarto mendorong agar potensi daerah masing-masing dapat dikembangkan
khususnya yang menyangkut padat karya. Secara khusus, Airlangga meminta komitmen
pengusaha menjelang Hari Raya Lebaran untuk membayar THR .
"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen." Ujar
Menko Airlangga, Kamis (1/4/2021). Hal ini dikarenakan Pemerintah sudah memberikan
dukungan dalam berbagai bentuk.
Di hadapan para perwakilan Kadin daerah, Menko Airlangga Hartarto juga menyampaikan
kebijakan pemerintah yang terkait dengan penanganan Covid-19 akan diteruskan seiring dengan
dilakukannya program vaksinasi.
Sedangkan untuk sektor pariwisata khususnya hotel, restoran dan kafe (HOREKA), Airlangga
mengatakan agar pengusaha dapat memanfaatkan fasilitas relaksasi kredit penambahan modal
kerja dengan sistem penjaminan yang akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara
(HIMBARA) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Hadir dalam pertemuan dengan Menko Airlangga Hartarto , Perwakilan Kadin Indonesia antara
lain, Anindya Bakrie, Benny Soetrisno, Erwin Aksa, dan beberapa ketua Kadin dari berbagai
daerah.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggugat Menteri
Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika
bersikeras untuk menerapkan Surat Edaran (SE) Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya ( THR ) Keagamaan Tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi Covid-19, terkait
pemberian THR yang bersifat meringankan pengusaha di tengah wabah Covid-19.
Sebab, hal itu dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan .
"Kami akan mem-PTUN-kan surat edaran atau apa pun bentuk suratnya terhadap surat yang
dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut bilamana bertentangan dengan peraturan
THR , sebagaimana diatur dalam PP 78 Tahun 2015," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam
konferensi pers virtual, Jumat (19/3).
Bos KSPI ini bilang, penolakan keras atas SE tahun 2020 lalu tersebut sangat wajar. Mengingat
besar kemungkinan bagi perusahaan untuk kembali menerapkan skema pembayaran THR tahun
ini bakal dicicil ataupun di potong.
160
