Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 APRIL 2021
P. 157

Dia  mengungkapkan  cukup  alasan  bagi  pengusaha  untuk  membayar  THR  pekerja  tidak  lagi
              dengan  dicicil.  Di  antaranya  karena  menurut  Airlangga,  pemerintah  sudah  memberikan
              dukungan dalam berbagai bentuk.

              Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah, memastikan akan mengeluarkan regulasi untuk memastikan
              perusahaan  membayarkan  THR  Lebaran  bagi  para  pekerjanya.  "Kami  telah  merumuskan
              kebijakan  pengupahan  pada  masa  pemulihan  ekonomi  akibat  COVID-19  seperti  pemberian
              tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021," kata Ida dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)
              bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (16/3).

              Tapi saat itu Menaker belum menetapkan cara pembayarannya. Sementara pada 2020, THR
              dimungkinkan  dibayar  secara  dicicil  akibat  situasi  pandemi.  "Kami  akan  menyempurnakan
              Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya ( ) Keagamaan," ungkapnya.

              Pertemuan Menko Perekonomian dengan para pengurus Kadin itu, berlangsung di Gedung Ali
              Wardhana Kantor Kemenko Perekonomian. Dari pihak Kadin, hadir Wakil Ketua Umum Kadin
              Bidang  Organisasi,  Keanggotaan,  dan  Pemberdayaan  Daerah,  Anindya  Novyan  Bakrie;  Wakil
              Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno; Wakil Ketua Umum Kadin Bidang
              Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa; Serta 24 perwakilan pengurus Kadin Daerah.

              Kepada mereka, Menko Airlangga juga mendorong agar potensi daerah masing-masing dapat
              dikembangkan  khususnya  yang  menyangkut  program  padat  karya.  Sedangkan  untuk  sektor
              pariwisata khususnya hotel, restoran dan kafe, Airlangga mengatakan agar pengusaha dapat
              memanfaatkan fasilitas relaksasi kredit, termasuk untuk penambahan modal kerja.

              Program itu, ujarnya, akan dijalankan dengan sistem penjaminan yang akan disalurkan melalui
              Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Selain itu, juga
              disampaikan  berbagai  kebijakan  pemerintah  terkait  dengan  penanganan  COVID-19,  serta
              perkembangan program vaksinasi.

              Terkait  program  Penanganan  COVID-19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PC-PEN),  para
              pengurus  itu  menyampaikan  apresiasi  atas berbagai  terobosan  yang  dilakukan  oleh Menko  .
              Seperti  pelaksanaan  program  Kartu  Prakerja,  penyelesaian  Undang-undang  Cipta  Kerja,
              pemulihan ekonomi nasional yang fokus terhadap UMKM, dan program vaksinasi nasional.

































                                                           156
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162