Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 APRIL 2021

bahwasannya perusahaan swasta harus memberikan hak THR buruh paling lambat adalah H-7
hari raya.
Selain itu, Hadi menyebutkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 2021 yang akan
memberikan denda 5 persen kepada perusahaan apabila terjadi keterlambatan dalam pemberian
THR.

"Dikatakan melanggar aturan iya. Akan tetapi, merujuk pada situasi pandemi sekarang ini, saya
melihat bahwa SE Kemenaker dapat dipahami. Dengan melihat kondisi krisis di lapangan, yang
terpenting adalah bukan buruh dapat THR atau tidak, tetapi buruh masih bisa bekerja atau
tidak," terang dosen 47 tahun itu, Kamis (1/4/2021).

Lebih lanjut, dosen yang juga sekaligus Direktur Kemahasiswaan UNAIR itu menuturkan bahwa
tidak ada pihak yang diuntungkan dalam SE tersebut. Bagi perusahaan sendiri, sebut Hadi, SE
itu menjadi diskresi bagi kondisi keuangan perusahaan. Sementara bagi pemerintah, dia
menyatakan bahwa aturan tersebut sebagai penyeimbang supaya sektor perusahaan tetap
berjalan.

Tidak Boleh Digeneralisasi Meski pihaknya menilai pencicilan THR saat masa pandemi bisa
dipahami, namun dosen yang lahir pada 6 April 1973 itu menekankan SE tersebut tidak boleh
digeneralisasi bagi semua perusahaan. Menurutnya, perusahaan yang masih mampu dan
memiliki margin dalam laporan keuangannya, maka perusahaan itu harus tetap memberikan hak
THR buruh sesuai aturan waktu.

Namun, apabila kondisi perusahaan tersebut mengalami krisis atau kerugian selama pandemi,
maka pemberian THR dengan sistem cicil diperbolehkan.

"Di sinilah fungsi pengawas ketenagakerjaan yang ada di Disnaker setempat harus diperkuat.
Setiap perusahaan harus transparan dengan kondisi keuangannya! Jangan sampai perusahaan
justru memanfaakan moment dan menjadi penumpang gelap dengan memanfaatkan hak
pekerja," tekannya.

Buruh Harus Pahami Situasi Ditanya perihal nasib buruh, dosen mata kuliah Hukum Perburuhan
itu berharap agar buruh dapat memahami SE tersebut dengan melihat situasi pandemi saat ini
yang merugikan berbagai sektor industri. Ditambah lagi, lanjut Hadi, larangan pemerintah untuk
melakukan mudik juga menjadikan urgensi THR tidak begitu mendesak bagi buruh.

"Sebenarnya larangan mudik ini kan untuk mencegah penyebaran Covid-19, tetapi secara tidak
langsung larangan itu berimplikasi pada nasib buruh di mana THR-nya diberikan dengan sistem
cicil. Jadi, relevansi THR tidak sepenting seperti kondisi normal," jelasnya.

Meski begitu, Hadi mengimbau perusahaan juga bisa memahami kondisi buruh dengan tetap
memberikan THR sebagaimana jumlahnya dan dalam bentuk uang.

"Jangan hanya menuntut buruh untuk memahami situasi, tetapi pihak perusahaan sendiri tidak
transparan dan acuh pada nasib buruh," ujarnya.

Terakhir, Hadi berharap untuk negara tetap melakukan pengawasan terhadap kondisi setiap
perusahaan agar penerapan SE itu dapat berjalan efektif.Sebagai universitas terbaik di
Indonesia, UNAIR terus mengembangkan keilmuan agar dapat menjawab tantangan yang ada
di masyarakat. (OA).

152