Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 APRIL 2021
P. 152
Judul Pakar Hukum UNAIR: Jika THR Dicicil, Perusahaan Harus Transparan
Nama Media rri.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://rri.co.id/surabaya/1726-sorotan-kampus/1013737/pakar-
hukum-unair-jika-thr-dicicil-perusahaan-harus-transparan
Jurnalis Ony Ariyanto
Tanggal 2021-04-01 20:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - M. Hadi Shubhan (dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR)) Sebenarnya
larangan mudik ini kan untuk mencegah penyebaran Covid-19, tetapi secara tidak langsung
larangan itu berimplikasi pada nasib buruh di mana THR-nya diberikan dengan sistem cicil. Jadi,
relevansi THR tidak sepenting seperti kondisi normal
negative - M. Hadi Shubhan (dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR)) Jangan
hanya menuntut buruh untuk memahami situasi, tetapi pihak perusahaan sendiri tidak
transparan dan acuh pada nasib buruh
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana untuk mengeluarkan Surat Edaran (SE) bagi
perusahaan agar bisa mencicil pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) seperti tahun sebelumnya.
Melihat rencana tersebut, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Dr. M. Hadi
Shubhan, S.H., M.H., C.N. memberikan pandangannya. Secara teknis dan norma, dosen yang
kerap disapa Hadi itu menjelaskan SE tersebut telah melanggar peraturan. Pasalnya, di dalam
Permenaker No. 6 tahun 2016 telah dituangkan bahwasannya perusahaan swasta harus
memberikan hak THR buruh paling lambat adalah H-7 hari raya.
PAKAR HUKUM UNAIR: JIKA THR DICICIL, PERUSAHAAN HARUS TRANSPARAN
Surabaya : Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana untuk mengeluarkan Surat Edaran
(SE) bagi perusahaan agar bisa mencicil pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) seperti tahun
sebelumnya. Melihat rencana tersebut, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR),
Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. memberikan pandangannya.
Secara teknis dan norma, dosen yang kerap disapa Hadi itu menjelaskan SE tersebut telah
melanggar peraturan. Pasalnya, di dalam Permenaker No. 6 tahun 2016 telah dituangkan
151
