Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 APRIL 2021

PENGUSAHA MINTA PENGERTIAN SOAL THR, INI BAHAYANYA KALAU DIPAKSA

Pengusaha meminta pengertian pemerintah dan serikat pekerja soal pemberian Tunjangan Hari
Raya ( THR ) tahun ini agar tidak dipaksakan. Pasalnya, kondisi bisnis masih terdampak pandemi
COVID-19.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang mengatakan pemberian THR yang dipaksakan secara penuh dapat berdampak
terhadap kelangsungan bisnis ke depan. Akibatnya, bisa saja jumlah PHK dan pengangguran
bertambah.

"Bahayanya uangnya dari mana bayar THR, kalau pendapatannya minus. Kan tidak mungkin
pengusaha ngutang atau minjam untuk bayar THR, bisa-bisa pengusahanya tidak kuat
mengambil jalan terakhir menutup usahanya, yang terjadi jumlah PHK dan pengangguran
semakin naik," kata Sarman, Minggu (4/4/2021).

"Jadi memang dalam kondisi seperti ini pemerintah dan serikat pekerja harus bijak dan jernih
melihat situasi dan kondisi yang dihadapi pengusaha saat pandemi COVID-19 ini," sambungnya.

Menurutnya, THR dibayar penuh tahun ini bisa saja, namun tidak semua pengusaha bisa
melakukannya. Sektor yang dinilai bisa membayar THR secara penuh seperti telekomunikasi,
sektor energi, makanan, dan farmasi.

"Jika ditujukan kepada pengusaha yang memiliki kemampuan sah-sah saja (pembayaran THR
secara penuh), memang seharusnya demikian. Tapi sebaliknya bagaimana dengan pengusaha
yang tidak memiliki kemampuan, alias cashflow yang sudah sangat sekarat," ucapnya.

Untuk itu, Sarman meminta agar pengusaha diberi keringanan dengan cara diberikan opsi untuk
pembayaran THR 2021. Terlebih saat ini kondisi ekonomi masih minus.
"Menurut hemat kami bahwa opsi mencicil dan menunda menjadi alternatif yang harus
diputuskan bersama secara bipartit dengan regulasi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan. Tidak elok jika dipaksa membayar THR ," imbuhnya.

23