Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 APRIL 2021
P. 19

Di  samping  itu,  menurut  dia,  kondisi  tingkat  bunga  rendah  atau  ultra  low  interest  rate
              environment  menyebabkan  yield  dari deposito tidak lagi menarik. Apalagi saat ini likuiditas
              bank cukup tebal, sehingga banyak bank menolak untuk  menerima dana deposito dari BPJS
              Jamsostek. Kalaupun ada, bank-bank itu memberi bunga yang sangat rendah. Sebagai contoh,
              suku bunga deposito Himbara saat ini di level 3-3,25%. Besaran suku bunga itu dinilai tidak
              mampu menambal liabilitas BP Jamsostek.

              Edwin menegaskan, nilai dana investasi deposito saat ini mencapai Rp 70 triliun. Dia memastikan
              bahwa  dana  itu  cukup  untuk  menambal  potensi  klaim  selama  dua  tahun.  Dalam  hal  ini,
              masyarakat tidak perlu khawatir dengan risiko  unrealize loss  yang sedang terjadi. Hal yang
              perlu dikhawatirkan adalah nilai Rp 70 triliun itu tidak memberikan imbal hasil yang cukup.

              "Sehingga ke depan kami akan melakukan realokasi terhadap dana kelolaan. Pertama, kami akan
              mengurangi  deposito  karena  return  deposito  tidak  terlalu  banyak.  Kami  akan  realokasi  dana
              deposito  ke  obligasi.  Obligasi  ini  bisa  obligasi  pemerintah  atau  obligasi  korporasi.  Tentunya
              obligasi korporasi ini harus ada rating minimal, kami tidak bisa menempatkan dana di perusahaan
              yang ratingnya A- (A minus)," ungkap dia.
              Lebih  lanjut,  untuk  bisa  mendapatkan  imbal  hasil  lebih  baik,  maka  manajemen  baru  BP
              Jamsostek  turut  berencana  memaksimalkan  instrumen  penempatan  langsung.  Saat  ini,
              penyertaan langsung yang hanya 0,1% akan digenjot sesuai aturan hingga porsi 5% atau setara
              Rp 25 triliun dari dana kelolaan saat ini.
              Meski begitu, kendala juga ditemui karena PP 99/2013 dan PP 55/2015 penyertaan langsung
              hanya  memperbolehkan  dilakukan  pada  bidang  usaha  yang  mendukung  operasional  BP
              Jamsostek.  Misalnya  saja  interpretasi  bahwa  investasi  di  jalan  tol  yang  sama  sekali  tidak
              mendukung  operasional  badan.  Oleh  karena  itu,  manajemen  baru  turut  meminta  restu  dan
              dukungan DPR untuk memperluas interpretasi aturan tersebut.

              Terkait risiko, sambung Edwin, analisis penyertaan langsung oleh BP Jamsostek akan dilakukan
              dengan menggandeng SWF yang dianggap lebih memiliki kapabilitas. Hal itu setidaknya akan
              dilakukan selama lima tahun sampai BP Jamsostek mampu memiliki SDM yang mumpuni guna
              menganalisis risiko.

              Edwin  menekankan,  sederet  upaya  realokasi  portofolio  investasi  itu  adalah  bagian  dari
              memperbaiki adanya unrealize loss dan memaksimalkan hasil investasi untuk para peserta. Selain
              itu, perthitungan  unrealize loss juga tidak dibebankan pada peserta tapi pada program yang
              menyumbang defisit yakni JHT.

              Anggoro  memastikan,  tidak  ada  hubungan  antara  unrealize  loss  dengan  kesulitan  peserta
              melakukan  klaim.  Kedua  hal  itu  berbeda  lantaran  BP  Jamsostek  memiliki  likuiditas  berlebih,
              sementara sulitnya klaim dipengaruhi proses pelayanan yang berlarut.

              "Itu adalah hal yang berbeda. Klaim susah karena prosesnya masih sarat akan dokumen. Jadi
              secara internal kami melakukan simplifikasi, pengurangan dokumen, yang sebelumnya klaim itu
              butuh 14 dokumen, itu akan kami simplifikasi," tandas Anggoro.

              Editor :  Gora Kunjana  (gora_kunjana@investor.co.id).











                                                           18
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24