Page 326 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 326
Mereka mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Menolak Klaster Pendidikan Masuk ke Dalam
Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
"Kami sangat mengapresiasi dengan keputusan pemerintah yang bijak. Karena dunia pendidikan
yang umatnya ratusan juta itu akan tenang menghadapi musim wabah ini," ujar Ketua
Pendidikan NU Circle Ahmad Razali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/9/2020).
Selain NU Circle, organisasi lain yang tergabung dalam aliansi ini, yakni Majelis Pendidikan Tinggi
dan Penelitian Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah dan LP Ma'arifNU PBNU.
Sejumlah praktisi pendidikan juga ikut bergabung di dalam aliansi. Antara lain, Rektor Universitas
NU Yogyakarta, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Rektor Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo dan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Ahmad melanjutkan, meski mengapresiasi, namun di sisi lain pihaknya berkomitmen untuk tetap
mengawal pembahasan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja hingga nantinya diterbitkan aturan
turunannya berupa peraturan pemerintah (PP).
Secara khusus, Aliansi meminta pemerintah dan DPR selalu merujuk pada konstitusi apabila
membuat regulasi di bidang pendidikan.
Aliansi juga mendorong supaya perancangan setiap regulasi bidang pendidikan tidak hanya
dibahas sendiri, melainkan melibatkan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan.
"Libatkan organisasi pergerakan besar, seperti PP Muhammadiyah, NU dan PGRI serta organisasi
pendidikan yang juga menjadi bagian dari pergerakan kemerdekan berbasis agama, budaya dan
kebangsaan," tutur Ahmad.
Untuk diketahui, Badan Legislasi DPR dan pemerintah sepakat mengeluarkan klaster pendidikan
dari draf omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat kerja pembahasan RUU Cipta Kerjayang digelar
pada Kamis (24/9/2020).
Pembahasan klaster pendidikan sebelumnya berlangsung cukup alot karena ditolak oleh
mayoritas fraksi di DPR.
" Pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh Menko Perekonomian dan Kemendikbud
mengusulkan kepada panitia kerja untuk mencabut ketentuan mengenai empat UU yang diatur
di dalam RUU Cipta kerja untuk dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja," kata Staf Ahli Kemenko
Perekonomian Elen Setiadi.
Melalui RUU Cipta Kerja, pemerintah sedianya mengusulkan mengubah, menghapus, atau
menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Kemudian, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU Nomor 20 Tahun 2013
tentang Pendidikan Kedokteran.
Ketua Baleg DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Cipta Kerja, Supratman Andi Agtas, menyambut
baik keputusan pemerintah mencabut klaster pendidikan.
Menurut dia, pemerintah telah mendengarkan aspirasi dari para anggota dewan.
"Pemerintah mendengarkan suara publik yang disuarakan oleh semua fraksi, semua organisasi
sosial masyarakat," ujar dia..
325
