Page 328 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 328
Jumisih mengatakan, DPR sangat keras kepala terkait keputusan terhadap pembahasan RUU
Cipta Kerja. Sikap DPR tersebut tak berubah kendati seluruh elemen masyarakat secara
gamblang meminta pembahasan rancangan aturan sapu jagat tersebut segera dihentikan.
Apalagi, elemen masyarakat yang telah menyatakan sikap penolakannya merupakan kelompok
yang pada dasarnya tidak bisa diabaikan DPR. Mulai dari buruh , mahasiswa, petani, akademisi,
hingga Komnas HAM.
"DPR ini ngeyel banget, enggak mendengarkan aspirasi publik, sudah banyak kelompok
melakukan penolakan, tetap saja melaju tanpa lihat kondisi kiri-kanan," tegas dia.
Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah mengagendakan
pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja, Jumat
(25/9/2020). Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan, agenda rapat dimulai pukul 10.00
WIB. Ia memastikan rapat digelar terbuka.
"Besok jam 10 (pagi), terbuka," ujarnya saat dihubungi, Kamis (24/9/2020).
Rapat pembahasan RUU Cipta Kerja terus dikebut DPR dan pemerintah meski berbagai pihak
telah menyuarakan penolakan. Klaster ketenagakerjaan utamanya menjadi sorotan publik karena
dianggap merugikan pekerja dan mengutamakan kepentingan pebisnis atau investor. Hak-hak
pekerja, seperti cuti dan libur, dikurangi melalui RUU Cipta Kerja.
Pada Agustus lalu, DPR membentuk tim perumus RUU Cipta Kerja bersama sejumlah serikat
buruh sebagai respons atas penolakan massa buruh dan pekerja terhadap klaster
ketenagakerjaan. Setelah dua hari menggelar rapat, yaitu pada 20-21 Agustus, tim perumus
menghasilkan empat kesepakatan soal klaster ketenagakerjaan. Salah satu kesepakatannya,
yaitu materi klaster ketenagakerjaan yang mengatur soal perjanjian kerja waktu tertentu, upah,
pesangon, hubungan kerja, PHK, jaminan sosial, dan penyelesaian hubungan industrial mesti
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden KSPI Said Iqbal berharap aspirasi serikat buruh betul-betul didengarkan DPR dan
disampaikan kepada pemerintah saat rapat pembahasan klaster ketenagakerjaan. Namun di lain
sisi, ia masih berharap klaster ketenagakerjaan bisa dicabut dari RUU Cipta Kerja.
"Bagi kami DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Tentang hasil kami akan ikuti terus
dengan sungguh-sungguh, karena bagi kami hasil juga penting. Tapi setidak-tidaknya proses
untuk menampung, bahan inisiasi tim perumus ini diinisiasi Pak Willy (Wakil Ketua Baleg Willy
Aditya), tim besarnya inisiasi Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco), kami mengapresiasi,"
kata Said, Jumat (21/8/2020).
327
